Page 106 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 106

Title          BELUM PUAS UMK RP 4,59 JUTA, BURUH MAU DEMO BESAR-BESARAN
               Media Name     cnbcindonesia.com
               Pub. Date      26 November 2019
                              https://www.cnbcindonesia.com/news/20191126133641-4-118062/belum-puas- umk-rp-
               Page/URL
                              459-juta-buruh-mau-demo-besar-besaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Keputusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 di Jawa Barat tak disangka masih
               berbuntut panjang. Kalangan serikat buruh belum puas dengan Gubernur Jawa
               Barat Ridwan Kamil yang menyetujui kenaikan UMK Jabar dengan Surat Edaran (SE)
               Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di
               Jawa Barat Tahun 2020.

               Selain itu, Ketua PC SPEE FSPMI Kabupaten Karawang Dony Subiyantoro
               mengatakan buruh belum puas, kenaikan UMK 2020 Jawa Barat yang naik hanya 8,
               51% masih jauh dari harapan buruh. Buruh ingin ada kenaikan lebih tinggi lagi.
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pernah menghitung seharusnya ada
               kenaikan 10%-12%.

               Di sisi lain, UMK di Jawa Barat masih memegang rekor tertinggi di Indonesia, yaitu
               Kabupaten Karawang Rp 4,59 juta. Namun, rekor tertinggi itu masih mengganjal
               bagi buruh, karena hanya mengacu pada surat edaran. Buruh mendesak gubernur
               Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan (SK) Pelaksanaan Upah Minimum
               Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020. Menurut Dony, buruh di Jabar akan
               menggelar demo besar-besaran pada awal Desember 2019.

               "Oleh karenanya, sesuai instruksi melalui kesepakatan para pimpinan buruh/ FSPMI
               se-Jabar, kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran tanggal 2 Desember ke
               kantor gubernur Jabar untuk tuntutan utamanya yakni perubahan SE menjadi SK,"
               katanya.

               Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan SE dan SK "sebenarnya sama saja:

               Ia menjelaskan, penggunaan SE tersebut untuk memperhatikan soal kesanggupan
               industri padat karya dalam memenuhi UMK yang diberlakukan, agar ada ruang
               negosiasi antara buruh dan pengusaha. Keputusan untuk menghindari pekerja
               mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau industri pindah dari Jabar atau
               bahkan tutup.

               Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Deddy Widjaya
               menegaskan pengusaha akan mematuhi surat edaran gubernur soal UMK 2020. Ia
               berharap para buruh tak terlalu berlebihan dalam menilai pengusaha soal UMK Jabar
               yang sudah disetujui gubernur.




                                                      Page 105 of 127.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111