Page 111 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 111
Title SE GUBERNUR JABAR SOAL UMK BISA SELESAIKAN KISRUH PENGUPAHAN
Media Name fokusjabar.co.id
Pub. Date 26 November 2019
https://fokusjabar.co.id/2019/11/26/se-gubernur-jabar-soal-umk-bisa-se lesaikan-kisruh-
Page/URL
pengupahan/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Surat Edaran (SE) Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil tentang Upah
Minimum Kabupaten/kota (UMK) dinilai menjadi penyelamat kisruh pengupahan
yang terjadi dari tahun ke tahun. Sebelumnya SE tersebut menuai kontra dari
serikat pekerja karena dianggap tidak mengikat terhadap perusahaan.
Pakar perburuhan Saut Kristianus Manalu mengatakan, SE Gubernur Jabar dinilai
akan membuat sistem pengupahan di Jabar lebih fair. Pasalnya, menekankan
perundingan antara perusahaan sebagai pemberi kerja dan buruh (pekerja) sebagai
penerima upah.
Lanjut Saut, terbitnya SE Gubernur Jabar yang ditandatangani 21 November 2019,
diharapkan menjadi titik tolak dalam membangun produktivitas dan kesejahteraan
yang lebih tinggi.
"SE menyelamatkan kekisruhan pengaturan upah. Saya harap ini menjadi titik tolak
produktivitas dan kesejahteraan yang lebih tinggi," kata Saut, Selasa (26/11/2019).
Menurut Saut, kebijakan Gubernur Jabar merupakan tindakan paling fair dalam
sistem pengupahan, khususnya di Jabar. Kebijakan tersebut dinilai menjadi
momentum bagi pengusaha dan pekerjanya untuk saling terbuka soal upah.
Terlebih, perundingan yang ditekankan dalam SE Gubernur Jabar merupakan hak
yang dimiliki setiap pengusaha dan pekerjanya.
Saut menambahkan, SE Gubernur Jabar soal pelaksanaan UMK di Jabar sudah tepat
dan sesuai dengan kontruksi hukum. Selain itu, SE Gubernur Jabar sejalan dengan
spirit hubungan industrial karena menekankan perundingan di antara pengusaha
dan pekerjanya.
"Gubernur hanya berkewajiban menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan hal
itu sudah dilakukan Gubernur Jabar. Sedangkan dalam penetapan UMK, sesuai
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 78 Tahun 2015, Gubernur tidak melanggar
jika tidak menerbitkan SK soal UMK," terangnya.
SE Gubernur Jabar yang isinya menyatakan UMK 2020 tidak boleh lebih rendah
dibandingkan UMK 2019, dinilai sebagai langkah tepat. Demikian juga dengan
penyerahan mekanisme pengupahan berdasarkan perundingan dalam skala lokal.
"Itu sudah tepat menyerahkan pada pekerja dan pengusaha. Kalau sudah melewati
Page 110 of 127.
