Page 107 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 107

Title          UMK ANTAR DAERAH, SOLUSINYA REVISI PP 78/2015
               Media Name     rmoljatim.com
               Pub. Date      26 November 2019
                              http://www.rmoljatim.com/read/2019/11/26/14742/UMK-Antar-Daerah-Njompl ang,-
               Page/URL
                              Solusinya-Revisi-PP-78/2015-
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Perbedaan upah antar daerah sangat njomplang alias terpaut sangat jauh. Sebagai
               perbandingan, upah Jabodetabek di kisaran Rp 4 juta. Tetapi daerah-daerah lain
               masih di kisaran Rp 1,6 juta.

               Adanya perbedaan ini, banyak pengusaha yang mengancam buruh akan melakukan
               relokasi.

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
               bahwa adanya perbedaan upah ini solusinya adalah dengan merevisi PP 78/2015.

               "Supaya gap tidak bertambah lebar, PP 78/2015 harus direvisi. Karena dalam PP
               tersebut mengatur formula kenaikan upah minimun sebesar inflasi ditambah
               pertumbuhan ekonomi," kata Iqbal dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa
               (26/11).

               Sebagai contoh, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dipakai untuk kebaikan UMK
               2020 adalah 8,51 persen. Akibatnya, di semua daerah upahnya naik 8,51 persen.
               Sehingga yang saat ini upahnya sudah relatif besar maka semakin besar, sedangkan
               yang kecil akan tetap kecil.

               Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum berdasarkan hasil survei
               kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing kabupaten/kota. Karena setiap
               daerah nilai KHL-nya berbeda, maka prosentase kenaikan upah minimumnya juga
               akan berbeda.

               "Dengan demikian, antar daerah pasti akan tetap ada gap tapi akan makin
               mengecil. Karena prinsip upah minimum adalah safety net agar buruh tidak absolut
               miskin. Sehingga selain mempertimbangkan kemampuan industri tapi juga harus
               mengukur peningkatan daya beli buruh dan kenaikan harga barang yang
               kesemuanya tercermin dalam hasil survei KHL di pasar," katanya.

               Menurut Iqbal, kualitas dan kuantitas KHL juga harus terus ditingkatkan; sehingga
               benar-benar memenuhi standard hidup yang layak untuk buruh.

               Dengan adanya penetapan kenaikan upah minimum berdasarkan survei KHL, secara
               otomatis terjadi perbedaan kenaikan nilai prosentase upah minimum tersebut.





                                                      Page 106 of 127.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112