Page 112 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 112
batas upah minimum, ya itu idealnya dirundingkan. Setiap perusahaan itu memiliki
kondisi kemampuan yang berbeda dengan tingkat produktivitas pekerja yang
berbeda. Hal ini juga sebagai penekanan menghilangkan kekhawatiran terkait
penurunan upah," tegasnya.
Pengurus Pusat Studi Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan Universitas
Padjadjaran (Unpad) Muhamad Rizal pun menilai, jika SE Gubernur Jabar soal UMK
2020 sebagai sebuah terobosan dalam sistem pengupahan.
"Surat edaran ini juga menjamin kenaikan upah. Namun terkait besaran kenaikan,
itu menjadi bahan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerjanya. Soal
berapa naiknya, bebas. Tergantung hasil perundingan antara pengusaha dan
pekerjanya," kata Rizal.
Pengusaha garmen di Purwakarta David Hong pun menyambut baik SE Gubernur
Jabar soal UMK 2020 yang menjadi angin segar. Jika pengupahan harus mengacu
pada UMK, dirinya khawatir perusahaannya akan gulung tikar dan para pekerjanya
kehilangan mata pencaharian.
"Jika kami tutup (pabrik), maka 8.000 kerja kami terancam berhenti bekerja. Selama
ini, upah rata-rata pekerja kami Rp4 juta per bulan. Dengan besaran upah yang
nantinya bisa dirundingkan dengan mengacu pada surat edaran, mungkin
perusahaan kami masih bisa bertahan dan pekerja pun tetap memiliki penghasilan,"
pungkasnya.
Page 111 of 127.
