Page 116 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 116
Title UMK JABAR TERTINGGI, BURUH PROTES: PENGUSAHA MAU TUTUP PABRIK
Media Name cnbcindonesia.com
Pub. Date 26 November 2019
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191126082757-4-117941/umk-jabar-t ertinggi-
Page/URL
buruh-protes-pengusaha-mau-tutup-pabrik
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Kalangan buruh memprotes persetujuan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) 2020 Jawa Barat oleh Gubernur Ridwan Kamil dengan hanya surat edaran.
Mereka mengecam keputusan Ridwan Kamil yang mengeluarkan Surat Edaran
Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat Tahun 2020.
Alasan buruh karena dengan sehingga ada ruang bagi pengusaha bisa tak mematuhi
atau ada ruang negosiasi dengan buruh soal pelaksanaan UMK 2020.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Deddy Widjaya menegaskan
pengusaha akan mematuhi surat edaran gubernur soal UMK. Ia berharap buruh tak
memandang berlebihan dengan menduga-duga pengusaha tak akan patuh
melaksanakan UMK 2020 yang baru, meski berdasarkan surat edaran gubernur saja.
Deddy yang menyampaikan dengan nada sindiran, menegaskan bagi pengusaha
secara prinsip sangat mudah saja, sebab bila memang tak sanggup bayar UMK
2020, pilihannya bisa menutup pabrik. Ia bilang tantangan tahun depan sangat
berat, belum ada kepastian apakah pengusaha dapat orderan dari para pembeli,
yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan di 2020.
"Ya kalau tak mematuhi, tinggal tutup (pabrik) saja. Kalau rugi, tutup aja, gampang
saja kalau pengusaha sih," kata Deddy kepada CNBC Indonesia, Senin (25/11).
Ia bilang antara Apindo dan serikat pekerja sering beda pendapat itu hal yang
wajar, maka pemerintah bisa jadi wasitnya. Deddy juga menegaskan, pengusaha
terbuka untuk ruang dialog dengan para buruh.
"Ini kan UMK baru dikeluarkan, nanti jalan Januari 2020. Jangan buruh overestimate
dulu," katanya.
Deddy memang mengakui pada 14 November lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat mengenai
pedoman pembahasan dan penetapan rekomendasi nilai UMK 2020 yang ditujukan
kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK).
Pada salah satu poin itu, disebutkan "bagi Kabupaten/Kota yang nilai UMK Tahun
2019 lebih besar daripada nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020, diusahakan agar tidak
Page 115 of 127.
