Page 114 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 114
Menurut Saut, Gubernur sendiri hanya berkewajiban untuk menetapkan upah
minimum provinsi (UMP) dan hal itu sudah dilakukan oleh Gubernur Jabar.
Sedangkan dalam penetapan UMK, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
78 Tahun 2015, Gubernur tidak melanggar jika tidak menerbitkan SK soal UMK.
Menurut Saut, SE Gubernur Jabar yang isinya juga menyatakan UMK 2020 tidak
boleh lebih rendah dibandingkan UMK 2019 sebagai langkah tepat. Demikian juga
dengan penyerahan mekanisme pengupahan berdasarkan perundingan dalam skala
lokal.
"Itu sudah tepat menyerahkan pada pekerja dan pengusaha. Kalau sudah melewati
batas upah minimum, ya itu idealnya dirundingkan. Setiap perusahaan itu memiliki
kondisi kemampuan yang berbeda tingkat produktivitas pekerja yang berbeda,"
jelasnya seraya menambahkan, penekanan tersebut menghilangkan kekhawatiran
terkait penurunan upah.
Saut juga menilai, kebijakan UMP yang sudah berjalan cukup efektif dapat menekan
peluang disparitas upah. Selain itu, dengan penekanan perundingan bipartit, maka
pemerintah daerah tinggal memastikan perundingan bisa berjalan dengan baik.
"Adanya struktur dan skala upah ini bisa menjadi acuan dan transparansi yang
membuat pekerja nyaman, pemerintah tetap mengawasi dengan fair, dan
kemampuan dari perusahaan pun tetap diperhatikan," tandasnya.
Pengurus Pusat Studi Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan Universitas
Padjadjaran (Unpad) Muhamad Rizal pun menilai bahwa SE Gubernur Jabar soal
UMK 2020 itu sebagai sebuah terobosan dalam sistem pengupahan.
"Surat edaran ini juga menjamin kenaikan upah, namun terkait besaran kenaikan,
hal itu menjadi bahan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerjanya.
Soal berapa naiknya, bebas, tergantung dari hasil perundingan antara pengusaha
dan pekerjanya," katanya.
Sementara itu, pengusaha garmen di Purwakarta David Hong mengungkapkan, SE
Gubernur Jabar soal UMK 2020 menjadi angin segar. Bukan hanya bagi dirinya
sebagai pengusaha, namun juga bagi sekitar 8.000 pekerjanya.
Pasalnya, kata David, jika pengupahan harus mengacu pada UMK, dia khawatir
perusahaannya akan dukung tikar dan para pekerjanya kehilangan mata
pencaharian.
"Jika kami tutup (pabrik), maka 8.000 kerja kami terancam berhenti bekerja. Selama
ini, upah rata-rata pekerja kami Rp4 juta per bulan. Dengan besaran upah yang
nantinya bisa dirundingkan, namun tetap mengacu pada surat edaran ini, mungkin
perusahaan kami masih bisa bertahan, dan pekerja pun tetap memiliki penghasilan,"
katanya.
Page 113 of 127.
