Page 117 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019
P. 117

membahas dan tidak menetapkan rekomendasi nilai UMK Tahun 2020"

               Hal ini lah yang dianggap buruh bahwa surat edaran gubernur dan surat dari Apindo
               satu napas soal UMK 2020. Namun, Deddy menegaskan Apindo tak mungkin bisa
               menekan gubernur.

               "Ya surat itu kan agar tak keluar dari koridro hukum yan berlaku. Apindo hanya
               mengingatkan, agar gubernur jadi wasit yang adil. Nggak mungkin kita
               memengaruhi gubernur, gak mungkin, tapi kalau buruh bisa demo kan," kata
               Deddy.

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengecam keras terbitnya
               Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum
               Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.

               Menurutnya, mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
               keputusan UMK seharusnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), bukan
               hanya sekadar surat edaran. Dengan hanya menggunakan surat edaran, maka
               pengusaha tak ada kewajiban untuk mematuhi nilai pembayaran UMK 2020 Jabar
               yang sudah disetujui gubernur.

               "Gubernur Jawa Barat sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dalam
               UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan melalui
               surat keputusan Gubernur, bukan surat edaran," kata Said Iqbal dalam keterangan
               resminya, Jumat (22/11).

               Gubernur Ridwan Kamil memang sebatas setuju dengan daftar UMK 2020 yang
               diajukan oleh dewan pengupahan Jawa Barat. Salah satu UMK yang disetujui adalah
               UMK Kabupaten Karawang yang mencapai Rp 4,59 juta, yang merupakan tertinggi
               di Indonesia. Ia menegaskan surat edaran secara prinsip sama saja dengan
               ketetapan gubernur.

               "Sebenarnya sama saja," kata Gubernur Ridwan Kamil saat ditemui di Bandara
               Cakrabhuwana, Jalan Jend. Sudirman Gg. Aksan I, Kalijaga, Harjamukti, Cirebon,
               Jumat (22/11/2019).

               Namun, ia menjelaskan mengenai hal keputusannya tersebut. Pria yang akrab
               disapa Emil ini menjelaskan, penggunaan surat edaran tersebut memperhatikan soal
               kesanggupan industri padat karya dalam memenuhi UMK yang diberlakukan. Selama
               ini industri padat karya yang banyak memakai tenaga kerja manusia pusing tujuh
               keliling bila UMK naik tinggi. Di Banten, industri alas kaki memilih angkat kaki ke
               Jateng karena upah yang terlalu tinggi di Banten.

               Emil menganggap keputusannya dalam surat edaran UMK 2020 Jabar diharapkan
               mampu menjaga industri padat karya di Jabar. Keputusan untuk menghindari
               pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau industri pindah dari
               Jabar atau bahkan tutup.



                                                      Page 116 of 127.
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122