Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2019

Title BURUH NGOTOT HITUNG UPAH PAKAI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
Media Name radarcirebon.com
Pub. Date 26 November 2019
Page/URL https://radarcirebon.com/buruh-ngotot-hitung-upah-pakai-kebutuhan-hidu p-layak.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus
memperjuangkan agar pemerintah mau menghitung besaran upah pekerja dengan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah. Karenanya, KSPI
mendesak pemerintah segera merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Sebab hal itu demi menekan gap atau rentang besaran upah antar
daerah tidak semakin melebar. "Jadi revisi PP Nomor 78 dan gunakan kenaikan
upah minimum hanya menggunakan KHL," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal di Jakarta,
Senin (25/11).

Menurut Said Iqbal, apabila pemerintah menghitung upah dengan hasil survei KHL
di masing-masing daerah baik kabupaten maupun kota, maka bisa menekan gap
nominal gaji yang selama ini sudah terjadi. Memang, lanjut Said Iqbal, menghitung
dengan cara KHL masih terjadi gap. Namun tidak terlalu melebar dibandingkan
dengan PP 78/2015. "Kalau pakai PP maka gap akan makin melebar tapi kalau pakai
KHL akan tetap ada gap tapi akan makin mengecil," jelas Said Iqbal.

Said menjelaskan, perhitungan kenaikan upah berdasarkan KHL juga bisa diimbangi
dengan pembuatan zonasi industri. Di mana perhitungan KHL bagi industri labour
intensif alias padat karya berbeda dengan industri capital intensive atau pada
modal. "Dengan demikian perusahaan tetap punya daya saing dan buruh tetap
terjamin upah, dan kesejahteraannya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P
Roslani menyatakan, sepakat dengan formulasi kenaikan pada PP 78/2015. Untuk
tahun 2019, ditetapkan kenaikan sebesar 8,03 persen. Kenaikan tersebut juga
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam menetapkan gaji.

Hanya saja dengan penyesuaian upah yang sudah berlaku, besaran di masing-
masing daerah tidak sama. Seperti daerah Karawang, Jawa Barat menjadi yang
paling tinggi menjadi Rp4,2 juta per bulan dan Kota Banjar menjadi yang terkecil
dengan Rp 1,6 juta per bulan. "Kalau itu kenaikannya selalu sama, kan makin lama
makin tinggi, akibatnya shifting udah mulai terjadi ke daerah-daerah Jawa Tengah
yang lebih murah," ujarnya.

Nah, Rosan mengusulkan pemerintah bisa menahan kenaikan di wilayah yang
upahnya sudah tinggi. "Jadi, mungkin yang sudah Rp 4 juta, mungkin kenaikannya
5 persen, mungkin yang masih Rp 1,6 juta mungkin boleh naik 8,5 persen,"
katanya.

Page 114 of 127.