Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Sebagai bentuk kepedulian dan bagian dari pemerintah, Menaker berjanji akan meneruskan
pengaduan tersebut kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri BUMN.

"Sebagai Menteri dan pribadi, saya turut prihatin pengaduan atas semua yang dialami bapak
ibu semua. Saya akan teruskan kepada Kementerian ATR/Kepala BPN, kemudian ke
Kementerian BUMN," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7).

Menurutnya ketika hak-hak petani terganggu, demokrasi menyediakan ruang bagi mereka untuk
menyuarakan keluh kesahnya. Negara pun punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya.
Selain itu, dia juga meminta agar para petani yang mengadu tetap memperhatikan protokol
kesehatan, selama memperjuangkan hak-haknya di kota Jakarta .

"Kondisi pandemi, berjuang yes, jaga diri jaga kesehatan juga yes. Mudah-mudahan dua-duanya
dijaga, maksud tujuan tercapai, bapak ibu tetap sehat," katanya.

1 dari 1 halaman Harap Pengaduan Sampai ke Presiden Dalam kesempatan yang sama, selaku
Koordinator 26 petani yang mengadu ke Kemnaker, Sulaeman Wardana yang mewakili 170
petani yang masih berjalan kaki menuju Jakarta untuk mencari keadilan. Aksi jalan dilakukan
karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah dikelolanya, sejak tahun 1951 telah digusur
paksa oleh korporasi plat merah (PTPN II).

Padahal petani telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya sebanyak 36
petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Kami mengadu ke Kemenaker karena 26 petani yang mewakili 170 petani ini juga merupakan
buruh tani. Harapan kami, pengaduan ini, bisa disampaikan ke Presiden," ujar Sulaeman.

Diketahui, luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II
adalah seluas lebih kurang 854 hektar. Sementara luas area yang berkonflik petani yang STMB
dengan PTPN II, seluas lebih kurang 850 Ha dan tuntutan petani STMB adalah seluas lebih
kurang 323,5 hektar.

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr].

126