Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 131
merupakan permasalahan yang ada sejak dahulu dan sangat serius karena berkaitan dengan
sindikat perdagangan orang (human trafficking).
"Saya menyambut baik rencana BP2MI membentuk Satgas Sindikasi Perlindungan PMI non
prosedural pada Agustus 2020, namun ingin memastikan hal ini betul-betul diseriusi," ujar
Christina dalam rapat dengar pendapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR tentang Perlindungan
WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19, Selasa (14/7/2020).
Christina menambahkan, harus jelas siapa saja yang akan terlibat dan yang terpenting
bagaimana strategi BP2MI memerangi sindikat itu. "Jangan sampai selesai membentuk Satgas
tetapi kasus-kasus tetap marak terjadi," ujar politikus Partai Golkar ini.
( Christina juga mengapresiasi rencana BP2MI membebaskan pekerja migran dari biaya
penempatan di luar negeri. "Namun ingin memastikan rencana ini bisa berjalan dan sustainable,
darimana anggaran pembiayaannya dan bagaimana memastikan perusahaan penyalur di luar
negeri tidak membebankan biaya penempatan kepada PMI? Pemotongan gaji oleh penyalur di
luar negeri (overcharging) kerap terjadi dan menjadi permasalahan tersendiri seperti banyak
terjadi di Hong Kong," ungkapnya.
Christina juga mendorong agar rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran segera diselesaikan. Dia
membeberkan, sejak Mei 2020, BP2MI telah melakukan rapat intensif dengan Menko Marves
Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi
Karya, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo guna membahas peraturan ini yang
merupakan amanat dari Pasal 64 UU Pelindungan PMI. (cip).
130
