Page 405 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 405

Menurut Anies, keputusan menaikan UMP DKI Jakarta ini selain mempertimbangkan sentimen
              positif dari kajian sejumlah kajian. Salah satunya adalah kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi
              pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5
              persen. Kemudian inflasi juga akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

              “Dengan  kenaikan  Rp  225  ribu  per  bulan,  maka  saudara-saudara  kita,  para  pekerja  dapat
              menggunakannya  sebagai  tambahan  untuk  keperluan  sehari-hari.  Yang  lebih  penting  adalah
              melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
              turun,” ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

              Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan
              bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun
              sebelum  pandemi  Covid-19,  rata-rata  kenaikan  UMP  di  DKI  Jakarta  selama  6  tahun  terakhir
              adalah 8,6 persen.

              “Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
              pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat,” katanya.

              “Ini  wujud  apreasi  bagi  pekerja  dan  juga  semangat  bagi  geliat  ekonomi  dan  dunia  usaha.
              Harapan  kami  ke  depan,  ekonomi  dapat  lebih  cepat  derapnya  demi  kebaikan  kita  semua,”
              tambahnya.
              Diketahui, Pada 22 November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat
              nomor  533/-085.15  tentang  Usulan  Peninjauan  Kembali  Formula  Penetapan  Upah  Minumum
              Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

              Melalui  surat  itu,  Anies  menyampaikan  bahwa  kenaikan  UMP  2022  di  DKI  Jakarta  yang
              sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi
              asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi
              di DKI Jakarta.
              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan
              variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari
              kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

              Sejalan  dengan  penetapan  UMP,  Pemprov  DKI  Jakarta  berusaha  untuk  meningkatkan
              kesejahteraan  pekerja  dan  mengurangi  biaya  hidup  pekerja  dengan  memberikan  kebijakan
              berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan
              bagi keluarga pekerja.























                                                           404
   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410