Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 100
"Dari 25 (orang) yang dilaporkan, ada 19 orang pekerja migran ilegal kami temukan terdiri dari
16 orang laki-laki dan tiga perempuan," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Kantor Bareskrim
Polri Jakarta, Selasa.
Penggerebekan dilakukan setelah BP2MI menerima laporan bahwa ada 25 orang ditampung di
beberapa unit apartemen tersebut.
Sebanyak 19 pekerja migran Indonesia yang ditemukan itu rencananya akan dibawa ke Thailand
secara ilegal.
Belasan pekerja migran itu diketahui direkrut oleh PT Duta Buana Bahari dan PT Nadies Citra
Mandiri. "Dua perusahaan ini tidak memiliki izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan
pekerja migran," ujar Benny.
Semua pekerja migran yang direkrut oleh perusahaan yang memiliki izin akan terdeteksi secara
otomatis dalam sistem basis data di BP2MI.
Perizinan perekrutan dan penempatan tenaga migran yang dikantongi perusahaan dikeluarkan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Jadi dari 318 P3MI yang terdaftar di sistem kami yang
memiliki izin dari Kemnaker untuk perekrutan dan penempatan tenaga migran, dua perusahaan
yang tadi tidak terdaftar," ujar Benny.
Benny menyebut PT Duta Buana Bahari mengantongi izin operasi dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga pelatihan kerja (LPK). Sementara PT Nadies Citra
Mandiri hanya sebagai agensi travel.
Ke-19 pekerja migran Indonesia yang ditemukan kemudian menjalani rapid test dan setelah
itu mereka dibawa ke Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) milik Kementerian Sosial.
Benny meminta Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri untuk
menindak tegas oknum-oknum yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar
negeri.
Dia tak ingin kejahatan terhadap pekerja migran terus terjadi.
"TPPO tentu tidak boleh dilakukan siapa pun, baik perseorangan atau berbadan hukum," tutur
dia.
Menurut dia, ada pelarangan mengirim pekerja migran ke luar negeri pada masa pandemi
COVID-19 sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Keputusan itu belum dicabut hingga saat
ini. "Jadi kalau pun perusahaan ini resmi sebagai P3MI, pengiriman yang akan dilakukan tetap
ilegal dan melawan Kepmen," ujar Benny.
99
