Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

Denpasar, Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI)
Denpasar, PC KMHDI Badung, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Denpasar
gelar audiensi. Penyampaian aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law diterima
langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan, Lantai III Kantor DPRD
Provinsi Bali, Selasa (21/7).

TOLAK RUU OMNIBUS LAW, CIPAYUNG PLUS BALI GELAR AUDIENSI DENGAN
DPRD PROVINSI BALI
Denpasar, (Metrobali.com) Tergabung dalam Cipayung Plus Bali diantaranya Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar, Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI) Cabang Denpasar, Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma
Indonesia (PC KMHDI) Denpasar, PC KMHDI Badung, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(IMM) Cabang Denpasar gelar audiensi. Penyampaian aspirasi terkait Rancangan Undang-
Undang Omnibus Law diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat
Gabungan, Lantai III Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (21/7).

Pada kesempatan itu, Ketua PC KMHDI Denpasar Putu Asrinidevy menerangkan mahasiswa atau
masyarakat merupakan perwakilan publik, yang juga harus dilibatkan dalam perancangan
undang-undang. "RUU Cipta Kerja Omnibus Law hanya akan melanggengkan ketimpangan dan
konflik agraria yang akan mengkhianati amanat UUD 1945, UUPA 1960 dan juga TAP MPR
IX/2001 dengan memperdagangkan sumber-sumber agraria," tambahnya.

Selanjutnya, Ketua IMM Cabang Denpasar Irfan Maulana Syah Rozat menegaskan pembahasan
RUU Omnibus Law ini terkesan tergesah-gesah dan tidak transparan. "Pembahasan RUU
Omnibus Law ini semakin dikebut dan dirasa tidak memperhatikan etis lingkungan, ada potensi-
potensi eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang akan merugikan masa depan bangsa, ini
menyangkut kesejahteraan rakyat yang sudah dijamin oleh konstitusi," jelasnya.
Ketua GMKI Cabang Denpasar Noberth I.K Radadjawa juga menyampaikan masih banyak
masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya RUU Omnibus Law. "Tidak terlepas juga
mengenai perizinan yang diatur dalam RUU Omnibus Law, diantaranya kewenangan pemberian
izin pemanfaatan ruang yang langsung dipegang oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan
pemerintah daerah sehingga ini nantinya bisa memicu konflik di tingkat daerah dan juga
hilangnya IMB, izin lokasi yang dapat membuat investor dengan mudah melanggar amdal dan
mengeksploitasi SDA yang ada serta mudahnya izin mendatangkan tenaga kerja asing masuk
ke Indonesia yang membuat tenaga kerja di Indonesia merasa dirugikan," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua PMKRI Cabang Denpasar Robertus Dicky Armando
menyampaikan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat
perekonomian nasional yang mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. "Hal tersebut
dikarenakan terdapat beberapa perbedaan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, diantaranya upah minimum Kota/Kabupaten yang terancam hilang dalam
pasal 88 C draft RUU; besaran pesangon PHK berkurang; hapus cuti haid bagi perempuan; nasib
outsourcing semakin tidak jelas; dan pekerja bisa dikontrak seumur hidup", jelasnya.

Ketua PC KMHDI Badung I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa menegaskan ada 4 hal menjadi
permasalahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Pertama Aspek Metodologis, Paradigma, dan
Substansi Pengaturan dari Omnibus Law Cipta kerja masih bermasalah. Kedua RUU ini lebih
berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pembangunan bukannya
mengutamakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga RUU yang digadang-gadang
untuk mengatasi overregulated dan overlapping aturan tetapi 500 aturan turunan yang harus
dibuat untuk melaksanakan RUU ini berpotensi hiperregulated dan menyebabkan pengaturan
yang kompleks. Keempat RUU ini tidak memperhatikan partisipasi sebagai aspek penting dalam

101