Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 103
penyusunan peraturan perundang undangan yang menyangkut masyarakat banyak. "Omnibus
Law RUU Cipta Kerja masih belum layak untuk ditetapkan dan perlu ditarik kembali untuk
dibahas ulang oleh pemerintah," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suyasa yang di dampingi
oleh perwakilan Biro Hukum dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali, mengapresiasi Cipayung
Plus Bali dalam menyampaikan aspirasi. "Saya mengapresiasi audiensi adik-adik yang sudah
menyampaikan aspirasi dengan tertib, terlebih di situasi Covid-19 ini, dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan, serta seluruh aspirasi ini akan kami tindak lanjuti dan
fasilitasi untuk diajukan kepada DPR-RI" tutupnya .
Adapun lima poin tuntutan yang disuarakan yaitu: 1) Menolak RUU Omnibus Law yang
bertentangan dengan semangat ekonomi Pancasila serta memberikan karpet merah bagi
investor; 2) Menolak RUU Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada rakyat serta membuka
gerbang eksploitasi sumber daya manusia (SDM); 3) Menolak regulasi RUU Perizinan yang
menguntungkan kaum kapitalis dan merugikan masyarakat luas serta melancarkan eksploitasi
sumber daya alam (SDA); 4) Menuntut DPR RI untuk memperhatikan dengan seksama RUU
Omnibus Law yang hanya akan melanggengkan ketimpangan dan konflik agraria karena
mengkhianati amanat UUD 1945, UUPA 1960, dan TAP MPR IX/2001 dengan memperdagangkan
sumber-sumber agraria; 5) Meminta DPRD Provinsi Bali untuk mendesak DPR RI agar
mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disuarakan oleh rakyat.
Diakhir audiensi perwakilan Cipayung Plus Bali Dicky Armando didampingi para ketua organisasi
lainnya, menyerahkan pernyataan sikap langsung kepada wakil DPRD Bali.
Editor : Hana Sutiawati.
102
