Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 161
Dia mencontohkan, status karyawan BUMN yang harus diatur dalam Omnibus Law
bahwa tidak ada outsourcing karena itu perusahaan milik negara.
Selain itu, yang juga harus diatur adalah soal sistem penggajian karyawan.
"Kita tidak tau gaji karyawan A dengan karyawan B. Bisa si A lebih besar daripada si
B. Pengusaha wajib membuka cash flow terhadap karyawan. Ini agar pengusaha
tidak bisa berkelit dengan alasan pailit. Padahal kenyataannya jalan-jalan terus ke
luar negeri, punya mobil mewah, sementara karyawan gajinya UMR," tandas Emrus.
"Setiap perusahaan harus jujur melaporkan kekayaannya. Masa ke Dirjen pajak
jujur, tapi ke karyawan tidak," sambungnya lagi.
Demikian juga Omnibus Law RUU perpajakan, agar tidak ada jebakan batman,
konten RUU itu harus hati-hati dan dirumuskan secara bersama dengan berbagai
kelompok masyarakat.
"Saya berpendapat, kepentingan rakyat secara keseluruhan, termasuk di bidang
pajak. Karena setiap warga negara harus bayar pajak. Kita buka semua secara
transparan," katanya mengingatkan.
Page 160 of 164.
