Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020

ketenagakerjaan. Untuk itu, Ida mengajak serikat buruh membantu untuk
mengidentifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kementerian
Ketenagakerjaan. Data dan informasi ini dibutuhkan agar cepat dicarikan solusinya
melalui program kerja pemerintah.

"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk
mencari solusi terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah Covid-19 saat ini tidak
dikehendaki oleh siapapun. Ini bukan hanya masalah pekerja, pengusaha, dan
pemerintah," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya, Senin (23/3/2020).

Ida menjelaskan selain mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang diluncurkan
Presiden Joko Widodo, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini menyisir anggaran
untuk dialihkan ke program yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi pandemi
Covid-19 ini. Program yang dapat dialihkan antara lain pelatihan di balai latihan
kerja (BLK), kartu prakerja, insentif, padat karya, tenaga kerja mandiri, teknologi
tepat guna, dan vokasi.

Kementerian Ketenagakerjaan pun telah menjalin komunikasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan untuk meminta program pelatihan vokasi segera digulirkan.
Termasuk meningkatkan plafon insentif bagi peserta pelatihan atau menyesuaikan
kebutuhan sebagaimana kartu prakerja.

Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengajak serikat buruh mengedepankan
dialog sosial. Pemerintah paham situasi dalam menghadapi pandemi Covid-19
dimana pengusaha dan pekerja terdampak baik dalam hal kelangsungan usaha dan
hak-hak pekerja. Persoalan ini diharapkan dapat selesai lewat dialog antara kedua
belah pihak.

"Karena itu, kedepankan dialog, sama-sama terbuka dan memahami situasi. Kiranya
berakhir di keduanya, yakni pengusaha dan pekerja. Semoga dengan kesepakatan
ini sama-sama memahami. Tentu keterbukaan yang utama," pinta Haiyani.

Bukan hanya pariwisata

Sekjen OPSI Timboel Siregar melihat akibat pandemi Covid-19 pekerja di sektor
pariwisata terancam kehilangan pekerjaan dan akan menghadapi persoalan
kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sektor industri
lain, menurut Timboel juga terancam dan dampaknya mulai dirasakan, misalnya
sudah ada buruh yang "dirumahkan", tapi bukan dalam rangka work from home
(WFH) atau kerja di rumah.

"Buruh yang menjalani WFH upahnya dibayar penuh, tapi mereka yang 'dirumahkan'
dengan alasan produksi menurun atau kondisi ekonomi tidak baik kerap
menyebabkan pekerja hanya mendapat upah dalam presentase tertentu atau malah
tidak mendapat upah," kata Timboel ketika dihubungi, Selasa (24/3/2020).

Page 162 of 164.