Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

KEJARI TETAPKAN DUA TERSANGKA PENYELEWENGAN BANTUAN JPS COVID-19

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) telah menetapkan dua tersangka
dalam kasus dugaan penyelewengan dana jaring pengaman sosial (JPS) Covid-19 untuk program
pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen)
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemenaker. Jika sebelumnya, nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,9 miliar, kini
bertambah menjadi Rp2,1 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwokerto Sunarwan mengatakan bahwa pihaknya telah
menetapkan dua tersangka terkait dengan penyelewenangan dana bantuan JPS dari Kemenaker.

"Dua tersangka adalah MT dan AM. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah kami
melakukan ekspos internal pada kemarin sore," kata Kajari usai Groundbreaking Pembangunan
Perumahan Adyaksa di Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Banyumas pada Rabu (17/3).

Dijelaskan oleh Kajari, pihaknya juga kembali menyita barang bukti berupa uang tunai dari kedua
tersangka. Jika sebelumnya, Kejari menaksir kerugian negara mencapai Rp1,9 miliar, kini telah
menjadi Rp 2,1 miliar. Sebelumnya, dari tangan tersangka, Kejari menyiat sebanyak Rp470 juta.
Kemudian Kejari menyita kembali Rp 200 juta.

"Dari jumlah tersebut, Rp160 juta di antaranya disita dari AM dan Rp40 juta dari MT," jelasnya.

Menurut Kajari, dana yang seharusnya diberikan untuk bantuan kepada 48 kelompok tani dengan
masing-masing kelompok mendapat bantuan Rp40 juta, diduga diselewengkan.

"Dari pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lainnya, bantuan yang seharusnya
diselewengkan, diduga akan digunakan untuk pembangunan greenhouse melon," kata dia.

Sebelumnya, Kajari mengatakan bahwa sebetulnya konsep bantuan dari untuk jaring pengaman
sosial dari Ditjen Binapenta & PKK sudah bagus. Sebab, rekening dibuatkan oleh pusat setelah
kelompok mengajukan proposal bantuan. Kelompok-kelompok yang dibentuk di antaranya
adalah budidaya durian, ketela pohon dan lainnya.

"Begitu kelompok terbentuk dan mengajukan bantuan dana, maka sebetulnya bantuan langsung
masuk rekening kelompok. Tetapi, begitu uang cair, ketua kelompok diminta untuk mencairkan
dananya. Setelah itu disetorkan ke AM," papar Sunarwan.

Pencarian sudah dimulai sejak 1 Desember 2020 lalu. Tetapi sesudah dicairkan dan diserahkan
ke AM, ternyata sampai sekarang kelompok tidak menerima. Sehingga tidak ada kegiatan sama
sekali. Kejari akan menjerat para tersangkan nantinya dengan UU Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor). Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah (Jateng) Priyanto mengatakan bahwa
pihaknya sudah melakukan pencegahan-pencegahan.
"Tetapi kalau sudah tidak diindahkan, maka akan dilaksanakan penindakan. Sebagai contoh yang
dilaksanakan oleh Kejari Purwokerto ini. Karena ternyata bantuan kepada kelompok-kelompok
tani disalahgunakan," ujarnya.

Kajati mengatakan pihaknya juga melakukan pengumpulan data mengenai pelaksanaan e-
warung dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dia mengimbau pelaksanaan harus sesuai aturan.

"Kalau ada informasi penyelewenangan, laporkanlah. Karena masyarakat yang mendapat
bantuan juga ingin bahagia," tambahnya. (OL)

136