Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 42
Title OMNIBUS LAW BANYAK PENOLAKAN, GERINDRA PASTIKAN TAK AKAN BERTINDAK
GEGABAH
Media Name jpnn.com
Pub. Date 04 Maret 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/omnibus-law-banyak-penolakan-gerindra-pastik an-tak-
akan-bertindak-gegabah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Badan Legislasi DPR RI, Heri
Gunawan mengemukakan pandangannya terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja
yang telah diserahkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Senayan.
Politikus yang beken disapa Hergun, sendiri masih bertanya-tanya apakah RUU
sapu jadat yang dimunculkan Jokowi pada pidato kenegaraan yang lalu di Parlemen,
sebuah terobosan atau justru sumber kegaduhan baru. Hal ini tidak terlepas dari
banyaknya penolakan dari publik.
"Keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja banyak mendapatkan kritik dan
penolakan. Sementara ini, penolakan terbesar datang dari buruh," ucap Hergun saat
ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3).
Penolakan buruh dinilai cukup beralasan karena banyak hal yang mereka
khawatirkan: hilangnya ketentuan UMK, pesangon yang kualitasnya rendah dan
tanpa kepastian, pemakaian tenaga alih daya atau outsourcing yang semakin
mudah, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan dihapuskan.
Selain itu juga masalah jam kerja yang eksploitatif, karyawan kotrak akan sulit
menjadi pegawai tetap, penggunaan tenaga kerja asing, termasuk, buruh kasar
semakin bebas. Bahkan, perusahaan akan mudah melakukan pemutusan hubungan
kerja atau PHK karyawan, hingga hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun.
"Petani pun melontarkan penolakanya, bahwa RUU Cipta Kerja berbahaya untuk
sektor pertanian karena menyetarakan produk pangan lokal dan impor," kata
Anggota Komisi XI DPR ini.
Selanjutnya, beberapa kepala daerah memprotes penyusunan aturan tersebut yang
tidak partisipatif dengan daerah. Menurutnya proses pembahasan omnibus law tidak
transparan, ekslusif, dan tidak partisipatif.
Penolakan yang tak kalah dahsyat datang dari para pengamat yang menyatakan
bahwa Pasal 170 RUU Cipta Kerja akan melahirkan pemerintahan yang ototiter
Page 41 of 105.
