Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020

karena ada ketentuan yang menyatakan UU bisa diganti oleh PP. Ketentuan ini
mengebiri fungsi legislasi yang dimiliki legislatif.

Hergun memandang banyaknya pihak yang mengkritik dan menolak RUU Omnibus
Law Cipta Kerja, membuktikkan bahwa dalam penyusunan draft dilakukan secara
tertutup tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Semestinya, pemerintah membuka
diri dalam penyusunan draft RUU. Masukan-masukan dari pihak terkait wajib
dipertimbangkan.

"Maka solusinya, pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi ke semua kalangan
agar rakyat mengetahui draft yang dibuat oleh pemerintah. Karena undang-undang
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kalau bertentangan dengan UUD,
secara hukum batal demi hukum," katanya.

Hergun juga menyitir tujuan pemerintah menggolkan RUU Omnibus Law, di
antaranya untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi dan perizinan,
mewujudkan investasi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja yang
berkualitas dan mewujudkan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, serta
memberdayakan UMKM.

Keempat target tersebut sebagai jawaban atas kondisi kekinian yang dianggap
perlu segera diatasi untuk mewujudkan impian menjadi negara maju pada 2045
dengan PDB mencapai 7 triliun dollar Amerika atau menduduki peringkat empat
dunia.

Kondisi kekinian yang dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran
5% dalam 5 tahun terakhir, realisasi investasi 2018 sebesar Rp721,3 triliun dan
2019 sebesar Rp809,6 triliun, angka pengangguran sebanyak 7,05 juta orang,
angkatan kerja baru antara 2 sampai 2,5 juta orang per tahun dan pekerja informal
70,49 juta orang, serta jumlah UMKM besar tapi produktivitas rendah.

Namun demikian, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini memandang target menjadi
negara maju pada 2045 tidak perlu dikejar lagi. Sebab, pada 10 Februari 2020
negara adidaya Amerika Serikat sudah menetapkan Indonesia sebagai negara maju.

"Tetapi status sebagai negara maju tidak membuat bangsa Indonesia bahagia.
Sebaliknya, status tersebut menyebabkan kekhawatiran akan dipangkasnya berbagai
fasilitas kemudahan perdagangan dan kredit yang selama ini dinikmati sebagai
negara berkembang," jelasnya.

Legislator asal Jawa Barat ini juga menyentil ketidakkompakan pemerintah dalam
merespons kritik publik terhadap dokumen RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Contohnya dalam merespons kritik para pengamat tentang potensi munculnya
pemerintahan otoriter akibat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 170, para
pejabat pemerintah berbeda-beda jawabannya.

Page 42 of 105.