Page 193 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 193
BURUH MENGAKU KECEWA KEPADA ANIES KARENA TAK BERI KEPASTIAN REVISI
UMP 2022
JAKARTA, - Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta
William Yani Wea menyebut bahwa massa buruh kecewa terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Sebelumnya, massa buruh menggelar unjuk rasa soal upah minimum provinsi (UMP)
2022 di kawasan Medan Merdeka, Rabu (8/12/2021).
Massa buruh kemudian meminta bertemu Anies, namun Anies disebut tak berada di tempat.
Sebagian perwakilan massa buruh dipersilakan masuk ke Balai Kota untuk melakukan audiensi
dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta.
"Kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker
(Kepala Dinas Tenaga Kerja) dan dari Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kesbangpol). Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," ungkap William, Rabu.
"Kami kecewa karena apa karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan
revisi dari surat (keputusan Gubernur) mengenai kenaikan UMP," ia menambahkan.
William menganggap Anies berjanji kepada kaum buruh pada unjuk rasa 29 November lalu
bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.
Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan mengaku sepakat
bahwa kenaikan UMP terlalu kecil akibat rumus dari pemerintah pusat. Anies kala itu juga
menyampaikan bahwa ia telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, meminta agar formula
perhitungan UMP DKI dievaluasi.
"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk
menyenangkan saja. Seharusnya kan waktu kami datang sore ini ada jawaban dari perwakilan
beliau, misalnya sudah ada kepastian surat itu akan dikeluarkan pada tanggal 15 Desember,"
ungkap William.
Kepada Kompas.com usai berdialog dengan buruh pada unjuk rasa 29 November lalu, Anies
mengaku tidak menjanjikan revisi Surat Keputusan soal UMP DKI 2022.
SK tersebut hanya bisa dicabut jika terbit SK baru. "Kalau SK itu, ketika ada angka (nominal
UMP) baru, di situ lah terjadi revisi (SK terdahulu)," ucap Anies.
"Jadi ketika ditemukan angka baru, maka keluar SK-nya. Kalau tidak, nanti ada kekosongan
hukum," kata dia.
192
