Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 194
Judul Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Tuntutan tak Dikabulkan
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1784369/buruh-ancam-
mogok-kerja-nasional-jika-tuntutan-tak-dikabulkan
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-08 17:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami bisa melakukan dua juta buruh setop produksi, semua
akan rugi, ekonomi akan lumpuh. Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-
sungguh menjalankan keputusan MK dan SK Gubernur
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam
proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap
mengabaikan partisipasi publik
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja
nasional jika tuntutan tidak dikabulkan. Salah satu tuntutan buruh yakni merevisi Surat
Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP 2021.
BURUH ANCAM MOGOK KERJA NASIONAL JIKA TUNTUTAN TAK DIKABULKAN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja
nasional jika tuntutan tidak dikabulkan. Salah satu tuntutan buruh yakni merevisi Surat
Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP 2021.
"Kami bisa melakukan dua juta buruh setop produksi, semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh.
Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan
MK dan SK Gubernur," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan pada 6-
10 Desember 2021, di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12).
Said menjelaskan bahwa eskalasi aksi akan meningkat jika pemerintah tidak menjalankan
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Omnibus law UU 11/2020
193
