Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 82

Judul               Dialektika Buruh dan Pengusaha
                Nama Media          liramedia.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://liramedia.co.id/read/dialektika-buruh-dan-pengusaha
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-08 22:58:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000

                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Dialektika  antara  pengusaha  dan  buruh  perlu  dimoderatori  oleh  pemerintah.  Tarik  ulur
              kesejahteraan buruh diukur dari upah bekerja. Jangan ada kesan buruh yang membutuhkan
              perusahaan,  sedangkan  perusahaan  acuh  tak  acuh  terhadap  keejahteraan  karyawannya.
              Keadilan pemerintah bisa ditilik dari komunikasi yang melibatkan buruh dan pengusaha.



              DIALEKTIKA BURUH DAN PENGUSAHA

              Upaya untuk mencegah pandemi gelombang ketiga di Indonesia, pemerintah mulai membuat
              aturan penghapusan cuti bersama, pembatasan ibadah natal di gereja, dan penetapan level 3
              PPKM selama libur natal dan tahun baru (24 Desember 2021 - 2 Januari 2022). Namun di sisi
              lain, demo dan mogok kerja besar-besaran buruh di Indonesia menambah pekerjaan pemerintah
              dalam proses menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

              Hal ini disebabkan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) sekitar 1,09 persen sesuai perhitungan
              Kementerian Ketenagakerjaan. Pengupahan yang sangat rendah menyulut emosi para buruh
              yang  selama  2  tahun  berturut  kurang  diperlakukan  adil  oleh  pemerintah.  Padahal  banyak
              komponen  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  formula  upah  di  Peraturan  Pemerintah  (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Pemerintah diharapkan bisa berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan (kebijakan).
              Pada awal tahun 2021, tercatat jumlah angkatan kerja nasional pada sebanyak 139,81 juta orang
              (BPS). Angka tersebut harus dijadikan pertimbangan pemerintah menerapkan konsep keadilan
              dengan aktualisasi kesejahteraan rakyat.

              Dialektika  antara  pengusaha  dan  buruh  perlu  dimoderatori  oleh  pemerintah.  Tarik  ulur
              kesejahteraan buruh diukur dari upah bekerja. Jangan ada kesan buruh yang membutuhkan
              perusahaan,  sedangkan  perusahaan  acuh  tak  acuh  terhadap  keejahteraan  karyawannya.
              Keadilan pemerintah bisa ditilik dari komunikasi yang melibatkan buruh dan pengusaha. Saya
              sebagai  buruh,  tentu  mengharapkan  adanya  kebijaksanaan  menyikapi kenaikan  upah  seiring
              mulai bangkitnya produksi (peningkatan omset) perusahaan.



                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87