Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 82
Judul Dialektika Buruh dan Pengusaha
Nama Media liramedia.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://liramedia.co.id/read/dialektika-buruh-dan-pengusaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-08 22:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Dialektika antara pengusaha dan buruh perlu dimoderatori oleh pemerintah. Tarik ulur
kesejahteraan buruh diukur dari upah bekerja. Jangan ada kesan buruh yang membutuhkan
perusahaan, sedangkan perusahaan acuh tak acuh terhadap keejahteraan karyawannya.
Keadilan pemerintah bisa ditilik dari komunikasi yang melibatkan buruh dan pengusaha.
DIALEKTIKA BURUH DAN PENGUSAHA
Upaya untuk mencegah pandemi gelombang ketiga di Indonesia, pemerintah mulai membuat
aturan penghapusan cuti bersama, pembatasan ibadah natal di gereja, dan penetapan level 3
PPKM selama libur natal dan tahun baru (24 Desember 2021 - 2 Januari 2022). Namun di sisi
lain, demo dan mogok kerja besar-besaran buruh di Indonesia menambah pekerjaan pemerintah
dalam proses menanggulangi penyebaran virus Covid-19.
Hal ini disebabkan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) sekitar 1,09 persen sesuai perhitungan
Kementerian Ketenagakerjaan. Pengupahan yang sangat rendah menyulut emosi para buruh
yang selama 2 tahun berturut kurang diperlakukan adil oleh pemerintah. Padahal banyak
komponen yang harus dipertimbangkan dalam formula upah di Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pemerintah diharapkan bisa berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan (kebijakan).
Pada awal tahun 2021, tercatat jumlah angkatan kerja nasional pada sebanyak 139,81 juta orang
(BPS). Angka tersebut harus dijadikan pertimbangan pemerintah menerapkan konsep keadilan
dengan aktualisasi kesejahteraan rakyat.
Dialektika antara pengusaha dan buruh perlu dimoderatori oleh pemerintah. Tarik ulur
kesejahteraan buruh diukur dari upah bekerja. Jangan ada kesan buruh yang membutuhkan
perusahaan, sedangkan perusahaan acuh tak acuh terhadap keejahteraan karyawannya.
Keadilan pemerintah bisa ditilik dari komunikasi yang melibatkan buruh dan pengusaha. Saya
sebagai buruh, tentu mengharapkan adanya kebijaksanaan menyikapi kenaikan upah seiring
mulai bangkitnya produksi (peningkatan omset) perusahaan.
81

