Page 87 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Aksi ini dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal.
Ada tiga tuntutan utama yang diminta buruh.
Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan Gubernur
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas
termasuk upah.

Kedua, buruh menuntut Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketiga, buruh melayangkan surat pada MK untuk mempertanyakan amar putusan yang
dibacakan para Hakim Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja agar tidak multitafsir.

Massa buruh berkumpul di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan Patung Kuda. Tak lama,
pimpinan buruh Andi Gani Nena Wea dan Said Iqbal melakukan long march dengan berjalan kaki
menuju Gedung MK.

Kedua presiden konfederasi buruh terbesar di Indonesia itu melakukan audiensi dengan
pimpinan MK yaitu Juru Bicara MK Fajar Laksono dan Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru
Setiawan. Pertemuan dilakukan secara tertutup.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, terjadi multitafsir yang luar biasa atas putusan
MK dalam UU Cipta Kerja dan ini memancing aksi buruh di daerah-daerah.

"Kami ingin minta penjelasan atas amar 7 putusan MK yaitu menyatakan Pemerintah tidak boleh
mengeluarkan peraturan pelaksana atau menjalankan kebijakan yang berdampak strategis pada
masyarakat. Apalagi PP No. 36 terkait Pengupahan sangat startegis berdampak pada masyarakat
terutama buruh," katanya usai pertemuan di Gedung MK, Rabu (8/12/2021).

Andi Gani mengungkapkan, MK telah berjanji akan segera menyelesaikan multitafsir ini di
masyarakat.

Berapa lama waktu yang ditargetkan buruh bagi MK? Andi Gani menegaskan, harus secepat
mungkin untuk diselesaikan oleh MK. Karena, aksi massa buruh didaerah semakin masif dengan
ketidakjelasan putusa MK ini.

"Ribuan buruh di Jawa Barat besok bergerak lagi. Didaerah lain juga sama. Ekskalasinya makin
masif. Untuk itu, MK harus segera menjawab secepatnya," tegasnya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, perlawanan buruh akan terus meningkat eskalasinya
diseluruh Indonesia jika Pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU Cipta Kerja
tidak mengacu pada keputusan MK.

Menurutnya, dalam amar keputusan nomor 7, MK menyatakan menangguhkan
tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2021
menyatakan upah adalah kebijakan strategis.

"Dengan begitu, kita ingin bertanya kepada MK yang mulia. Apakah MK bisa menyatakan
penjelasannya? memberikan penjelasan kepada kita bahwa PP Nomor 36 masih ditangguhkan?,"
jelasnya.

Hal ini, kata Iqbal, sekaligus memutuskan bagi gubernur dan kepala daerah lainnya tidak perlu
menunggu Pemerintah pusat dalam memutuskan upah.

86