Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Pandemi selalu dijadikan dalih menyengsaraan kesejahteraan buruh di tengah mulai
merangkaknya harga kebutuhan pokok. Apalagi pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law
yang orientasinya meningkatkan investasi domestik dengan risiko menumbalkan buruh. Upah
minimum dihitung tidak lagi berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahunan nasional tapi provinsi.
Sedangkan perhitungannya menghilangkan unsur inflasi dalam perhitungan upah minimum.

Keberatan buruh terhadap kenaikan UMP didukung dengan keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK) terhadap UU Omnibus Law No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang melanggar konstitusi
atau inkonstitusional. MK menilai, dalam pembentukannya UU Ominbus Law tidak memegang
asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak.

MK akan menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari
Omnibus Law UU 11/2020. UU tersebut menyebabkan kerugian hak konstitusional seperti
terpangkasnya waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja atau buruh, dan menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah.

Persepsi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai buruh kontrak dan tetap adalah
keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha. Dalih investasi menjadi angin segar pemeritah
dan pengusaha untuk menekan upah semaksimal mungkin. Buruh dipaksa menyetujui aturan
atau kebijakan yang kurang begitu melibatkan buruh dalam proses pembahasan ngebut UU
Omnibus Law.

Menatap tahun 2022, buruh dipaksa 'puasa sejahtera' di tengah pujian negara lain terhadap
penanganan pandemi Covid-19. Anggapan uang pelicin dari pengusaha kepada pemerintah
untuk meminimalkan upah menjadi isu nasional di kalangan buruh. Buruh tidak punya kekuatan
mempengaruhi atau setidaknya diajak diskusi berkaitan dengan penetapan upah.

Pengusaha merayakan kemenangan dalam pertempuran konsep upah dengan buruh. Metode
kenaikan upah tahun 2022 bisa dijadikan potret tahun-tahun berikutnya bahwa buruh tidak
begitu berharga bagi kemajuan negara. Buruh tetap buruh yang harus rela diupah berapapun.
Apalagi ancaman PHK masal dari pengusaha yang membuat pemerintah minder. Pemerintah
lebih bangga punya data penurunan jumlah pengangguran meskipun rakyatnya menderita
dengan upah yang seadanya.

Usaha gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sedang mengkaji penetapan upah minimum
provinsi (UMP) tahun 2022 dengan formula UMP ganda terkesan basa-basi politis saja. Akhir
tahun ini telah terjadi anomali di sektor ekonomi pasca pandemi. Pengusaha akan mudah
beralasan pandemi telah berdampak terhadap sektor usahanya. Sedangkan pemerintah tidak
akan tegas mengintervensi jenis perusahaan yang mengaku tidak terdampak pandemi.

Sebelum demo masal buruh meluas ke berbagai daerah di tengah pandemi, pemerintah harus
bisa memfasilitasi dialektika antara pengusaha dan buruh. Minimal ada konsep bahwa
perusahaan dan karyawan itu sifatnya saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). Karyawan
butuh upah untuk kesejahteraan hidupnya, sedangkan perusahaan butuh karyawan untuk
menjalankan proses produksi.

Pemerintah harus bisa cermat mengambil kebijakan menemukan solusi terhadap keinginan
buruh mengenai upah. Pandemi memang harus dimaklumi, namun mengorbankan buruh sebagai
penggerak roda perusahaan dan ekonomi nasional adalah ketegaan pemerintah
menyengsarakan rakyatnya. Pandemi tidak mempengaruhi meningkatnya harga kebutuhan
pokok, namun pandemi dijadikan alasan untuk meminimalkan kenaikan UMP. (HP : 0821 3885
2912.

82