Page 84 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 84
Judul Resmi, UMK 2022 Menjadi Rp 2.391.567,15
Nama Media kabarcirebon.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kabarcirebon.com/2021/12/08/resmi-umk-2022-menjadi-
rp-2-391-56715/
Jurnalis Asep Iswayanto
Tanggal 2021-12-08 22:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Hasil rapat pleno dewan pengupahan Kabupaten Indramayu terdiri dari unsur pemerintah
daerah, pengusaha, pekerja, cendikiawan dan akademisi beberapa waktu lalu kemudian
diumumkan pada tanggal 30 November 2021, resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2022 sebesar 0,78 persen atau setara dengan Rp 18.493,
69 perbulannya.
RESMI, UMK 2022 MENJADI RP 2.391.567,15
INDRAMAYU, (KC Online).- Hasil rapat pleno dewan pengupahan Kabupaten Indramayu terdiri
dari unsur pemerintah daerah, pengusaha, pekerja, cendikiawan dan akademisi beberapa waktu
lalu kemudian diumumkan pada tanggal 30 November 2021, resmi menetapkan kenaikan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2022 sebesar 0,78 persen atau setara dengan Rp
18.493, 69 perbulannya.
Pada tahun 2021 UMK Indramayu sebesar Rp 2.373.073,46 perbulan dan UMK Indramayu tahun
2022 menjadi Rp 2.391.567,15 perbulannya. Hal itu, diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kabupaten Indramayu, Hj Sri Wulaningsih melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Disnaker, Suharjo kepada “KC”, Senin (6/12/2021).
Menurutnya, kenaikan UMK Indramayu tahun 2022 dihitung berdasarkan dari data perekonomian
dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), data tersebut tidak dapat
dirubah. Data rilis statistik, rata-rata konsumsi perkapita sebesar Rp 1.248.638, jumlah anggota
rumah tangga sebanyak 3,1, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja sebanyak 1,27.
Pertumbuhan perekonomian 1,51 persen dan tingkat inflasi 1,76 persen. “Setelah diketahui
datanya, maka kita hitung formula yang diatur di dalam pasal 26 PP Nomor 36 tahun 2021
tentang pengupahan,” jelasnya.
Masih kata dia, keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang
UMK/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022, berdasarkan ketentuan pasal 81 angka 25
83
