Page 130 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 130
Judul Dewan Pengupahan Nasional: Kepgub Anies Soal UMP Jakarta Tidak
Sah
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/17453681/dewan-
pengupahan-nasional-kepgub-anies-soal-ump-jakarta-tidak-sah
Jurnalis Mutia Fauzia
Tanggal 2021-12-29 17:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Jadi yang
dipermasalahkan di dunia usaha, bukan kenaikannya. Yang dipermasalahkan adalah
mekanismenya, yang diputuskan Pak Anies lewat keputusan gubernur kedua itu disayangkan
dan kaget, karena itu sudah di luar mekanisme waktu penetapan
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Di dewan
pengupahan, kebiasan kami patokannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan
tentu spesifiknya PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jadi kami lakukan itu dari waktu ke
waktu itu sampai kami tetapkan, kami putuskan dengan mekanisme tripartit (dari unsur
pemerintah, pengusaha, dan buruh)
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Jadi tidak ada
satupun depan pengupahan nasional dan provinsi yang tidak melalui mekanisme tripartit
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Implikasinya juga
luas, di luar upah minimum, ada dampaknya terhadap jaminan sosial atau yang lainnya. Dari situ
sangat menyayangkan, kesimpulannya kami tidak ada kepastian hukum dan perubahan itu
membuat kita bingung
negative - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Dapat kami
sampaikan bahwa penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap
hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di
DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan
Ringkasan
Dewan Pengupahan Nasional menilai, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021
yang berisi kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen tak sah. Wakil Ketua Dewan
129
