Page 131 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 131
Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, terdapat beberapa alasan yang
membuat keputusan Anies tersebut tak sah.
DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL: KEPGUB ANIES SOAL UMP JAKARTA TIDAK SAH
JAKARTA, - Dewan Pengupahan Nasional menilai, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517
Tahun 2021 yang berisi kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen tak sah.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, terdapat
beberapa alasan yang membuat keputusan Anies tersebut tak sah.
Yang pertama, penetapan keputusan gubernur terbaru itu di luar batas tenggat waktu, yakni
pada 21 November 2021.
Aturan mengenai tenggat waktu penetapan upah minimum lewat keputusan gubernur tersebut
pun tertuang dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Jadi yang dipermasalahkan di dunia usaha, bukan kenaikannya. Yang dipermasalahkan adalah
mekanismenya, yang diputuskan Pak Anies lewat keputusan gubernur kedua itu disayangkan
dan kaget, karena itu sudah di luar mekanisme waktu penetapan," ujar Adi ketika dihubungi
Kompas.com, Rabu (29/12/2021).
Ketetapan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta sendiri baru diteken Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan pada 16 Desember 2021.
Kedua, Adi menilai penetapan kenaikan UMP DKI Jakarta terbaru tak melalui mekanisme dialog
tripartit lewat dewan pengupahan provinsi.
Padahal, di dalam pasal 28 PP 36 disebutkan, perhitungan penyesuaian nilai UMP dilakukan oleh
dewan pengupahan provinsi, sebelum akhirnya direkomendasikan kepada gubernur lewat dinas
terkait.
"Di dewan pengupahan, kebiasan kami patokannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, dan tentu spesifiknya PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jadi kami lakukan itu dari
waktu ke waktu itu sampai kami tetapkan, kami putuskan dengan mekanisme tripartit (dari unsur
pemerintah, pengusaha, dan buruh)," ucap Adi.
"Jadi tidak ada satupun depan pengupahan nasional dan provinsi yang tidak melalui mekanisme
tripartit," kata dia.
Untuk diketahui, lewat Kepgub terbaru tersebut, UMP DKI Jakarta 2022 ditetapkan Rp 4.641.854.
Dalam keputusan itu, Anies mengancam akan memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan kepada para pengusaha yang tidak menaikkan UMP sesuai keputusannya.
Adi pun mengaku masih menunggu sikap dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian
Dalam Negeri terkait polemik UMP DKI Jakarta ini.
Ia pun menyebut, Kepgub terbaru Anies tersebut justru membuat pengusaha tidak memiliki
kepastian hukum mengenai UMP DKI Jakarta.
"Implikasinya juga luas, di luar upah minimum, ada dampaknya terhadap jaminan sosial atau
yang lainnya. Dari situ sangat menyayangkan, kesimpulannya kami tidak ada kepastian hukum
dan perubahan itu membuat kita bingung," ujar Adi.
130
