Page 136 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 136
2021, KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANGERANG
MENURUN
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mencatat sepanjang 2021 menangani 260 kasus
perselisihan hubungan industrial (PHI). Jumlah ini menurun 20,2 persen jika dibandingkan kasus
PHI tahun 2020 yang berjumlah 326 kasus.
Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Hendra
mengungkapkan 260 kasus PHI tersebut datang dari 202 perusahaan, mulai dari perusahaan
padat karya dan peleburan besi.
"200 kasus di antaranya ditindaklanjuti dengan mediasi," ujar Hendra dalam acara evaluasi
kegiatan kerja PHI di Kantor Disnaker Kabupaten Tangerang, Rabu 29 Desember 2021.
Menurut Hendra, ada 60 kasus yang tidak bisa ditangani karena laporan perselisihan hubungan
industrial tidak dilengkapi dengan bukti-bukti bipartid.
Dia menyebutkan sebagian besar kasus PHI adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak,
yaitu 140 kasus. "Meliputi masalah hak yang tidak dibayarkan seperti upah dan pesangon,"
ucapnya.
Ada 52 kasus perselisihan seputar hak normatif karena perusahaan tidak patuh dengan
perundang-undangan yaitu, upah tidak dibayar, masalah jam kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan
kesehatan yang tidak dibayar.
Dari jumlah kasus itu, 48 kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan 59 kasus
diselesaikan dengan anjuran.
Hendra berharap perusahaan berpegang pada Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021
sebagai dasar dalam mem-PHK karyawan. "Alangkah baiknya diselesaikan bersama. Didiskusikan
kesulitan perusahaan apa saja," ujarnya.
Tahun 2022, Disnaker Kabupaten Tangerang menargetkan untuk menekan angka PHI. Caranya,
perselisihan hubungan industrial diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). "PB wajib
didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk kepentingan masing-masing pihak agar
memiliki hak eksekusi."
Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Beni Rachmat mengatakan
langkah awal untuk menekan angka perselisihan adalah mendorong agar perusahaan
mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan mendaftarkan Perjanjian Kerja Sama Bersama
(PKB). "Dua hal ini bisa menekan angka perselisihan HI," kata Beni.
Sayangnya, hingga saat ini baru sedikit perusahaan yang telah mengesahkan PP dan
mendaftarkan PKB. Dari 6.526 perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, baru 243
perusahaan yang mengesahkan PP dan 31 yang mendaftarkan PKB.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten
Tangerang, Safta Laelani mengatakan melihat data kasus PHI sepanjang 2021 tergolong rendah.
"Hal ini bisa menjadi referensi para investor untuk bertahan dan mengembangkan investasinya
di Kabupaten Tangerang. Rendahnya kasus PHI di Kabupaten Tangerang, menunjukkan daerah
ini masih layak menjadi tujuan investasi.
135
