Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 132
Terkait mengenai solusi dari sisi pemerintah terkait dengan polemik UMP DKI Jakarta ini,
Kompas.com telah berusaha untuk menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Harahap tak kunjung
merespon.
Sebelumnya ia sempat mengatakan, Kemnaker bakal memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih
akibat penetapan UMP DKI Jakarta 2022 ini.
Karena tak bisa dipungkiri, menurut Chairul, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan
tersebut menimbulkan polemik.
"Dapat kami sampaikan bahwa penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku
akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker
siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum
di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," ujar Chairul.
131
