Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 64
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan,
pihaknya sudah menyurati Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, Para Ketua Serikat Pekerja, dan
Ketua DPD Apindo Provinsi Banten.
Dalam surat bernomor 560/2394-DTKT/XIU2021, itu Pemprov Banten meminta kepada para
Pimpinan/Pengurus Perusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja agar menyampaikan kepada
pekerja dan anggota serikat pekerja untuk tidak melakukan mogok kerja daerah di Provinsi
Banten.
"Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa
mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan
damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Maka, aksi mogok kerja ini tidak sesuai Perundang-
Undangan Ketenagakerjaan dan dapat merugikan para pekerja, pengusaha, masyarakat dan
pemerintah," pungkasnya. (LHTJ)
63
