Page 61 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 61
UMK SINGKAWANG RP2.596.120
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kota Singkawang pada Januari 2022 mendatang akan
mengalami kenaikan. “Tahun sebelumnya sebesar Rp2.537.875, akan naik menjadi
Rp2.596.120,45,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang,
Yasmalizar, baru baru ini. Menurutnya tahun 2022 UMK Singkawang mengalami kenaikan
sebesar Rp58.245,45.
Perhitungan penetapan UMK di tahun 2022 tersebut, katanya, sudah didasari oleh ketentuan PP
No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dimana dalam PP 36 tahun 2021 tersebut, penentuan
Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Dengan memperhitungkan batas atas dan bawah upah minimum “Ada dasar, rumus dan
pertimbangan untuk penetapannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 PP tentang
Pengupahan, kami mengacu kepada ketentuan tersebut,” ujarnya.
Sementara Ketua Komite Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia Kota Singkawang, Osdar
menyatakan menolak kenaikan UMK Kota Singkawang tahun 2022.
“Penolakan itu dikarenakan formula yang dipakai untuk perhitungan kenaikan upah
menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021,” katanya. Memang seperti yang disepakati Disnaker
Singkawang kemarin, pihaknya menyampaikan bahwa PP Nomor 36 itu sedang dilakukan yudisial
review.
“Jadi kita menolak karena memang PP nya sedang bermasalah dan sedang dilakukan yudisial
review sehingga kita memandang jika PP tersebut tidak bisa dipakai menjadi dasar,” ujarnya.
Kemudian, PP Nomor 36 menurutnya tidak bisa merefleksikan kondisi buruk yang sedang terjadi
di Kota Singkawang. Apalagi salah satu acuannya adalah data-data statistik yang sebenarnya
perhitungannya pun tidak melibatkan buruh dan pengusaha. Sementara buruh dan pengusaha
mendapatkan dampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut. “Artinya
UU Cipta Kerja atau Omnibus Law beserta turunan-turunannya dianggap Inkonstitusional.
Yang namanya Inkonstitusional itu pasti bertentangan dengan UU,” ungkapnya. Dengan adanya
putusan MK pada tanggal 25 November kemarin, harusnya Gubernur bisa melihat itu. “Artinya
harus kembali kepada UU sementara. Dan kepada Disnaker Singkawang diharapkan harus bisa
meninjau ulang pasca putusan MK tersebut,” pintanya. (har)
60
