Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 385
Sementara, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh
mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika pemerintah mengizinkan 500
tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke wilayahnya. Ia bahkan akan turun
memimpin aksi tersebut.
"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan
datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi
sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman di Kendari seperti
dilansir Antara, Rabu (29/4).
Penolakan Abdurrahman bukan tanpa alasan. Ia menyebut saat ini masyarakat
tengah berusaha melawan virus corona. Izin masuk untuk orang asing
dikhawatirkan membuat kesenjangan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan telah
menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 TKA China
tersebut. RPTKA diajukan pada 1 April oleh dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon
Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.
"Betul terkait persetujuan penggunaan TKA untuk kedua perusahaan tersebut.
Mengacu pada Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan
perundang-undangan lainnya, secara legalitas Kemnaker tak bisa menolak
permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh perusahaan pengguna,"
ungkap Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Aris Wahyudi, kepada kumparan,
Kamis (30/4).
"Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi,
termasuk penggunaan TKA pada masa pandemik COVID-19, terutama Pemen
Hukum dan HAM No 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f," imbuhnya.
Terkait dengan potensi penyebaran virus corona, Kemenaker telah menyurati kedua
perusahaan pada 15 April. Isinya adalah, kedua perusahaan diwajibkan
berkoordinasi dengan stakeholders setempat untuk memitigasi dan memastikan
calon TKA asal China tak terpapar corona.
Kemenaker juga meminta kedua perusahaan mengutamakan keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja lokal serta warga sekitar. Selain itu, kedua perusahaan juga
diminta memastikan aktivitas tetap berjalan sehingga tidak ada PHK terhadap
tenaga kerja lokal.
Page 384 of 695.
