Page 389 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 389
Menurut Sarinah dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, buruh kontrak,
atau mereka yang dipekerjakan hanya untuk periode tertentu, lebih rentan dipecat
dalam krisis ekonomi ketimbang karyawan tetap. Jumlah buruh kontrak yang sudah
tidak lagi bekerja sulit ditentukan karena keberadaannya susah terdeteksi oleh
serikat buruh, kata Sarinah.
"Ketika order itu menurun maka perusahaan akan mengurangi pekerja, yang akan
dikurangi dulu adalah buruh-buruh dengan status kontrak atau outsourcing karena
itu lebih gampang secara hukum dan itu tidak terlalu mahal. Berbeda misalnya kalau
mereka harus melakukan PHK kepada buruh-buruh yang statusnya tetap, biayanya
itu lebih besar karena ada pesangon," ujar Sarinah.
Satu bulan sebelum Lebaran biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk melepas
para buruh kontrak, sehingga mereka tidak perlu menunaikan kewajiban membayar
THR, menurut Indrasari Tjandraningsih, pengajar Manajemen Hubungan Industrial
di Universitas Parahyangan, Bandung.
"Karena sebelum krisis pun sudah banyak sekali praktik pekerja kontrak dilepas
hanya beberapa minggu sebelum Lebaran, karena kewajiban membayar THR [harus
dilakukan] dua minggu sebelum Lebaran. Itu sudah praktik lama dan sekarang
terjadi lagi, dan alasan pandemi Covid-19 itu menjadi sangat sulit. Kita sulit
membantah bahwa memang situasi sekarang ini memang membawa kesulitan,
pengusaha sulit, pekerja jauh lebih sulit," kata Indrasari.
Pandemi Covid-19 juga mempersulit para buruh untuk mencari pekerjaan alternatif.
"Kalau di-PHK sebelum masa pandemi, mereka bisa mencari alternatif pekerjaan
lain, apakah cari di pabrik lain atau banting setir dengan berjualan atau membuat
produk-produk UMKM karena pasarnya ada, peluangnya ada. Tapi di masa
sekarang, begitu dia di-PHK larinya ke bantuan keluarga, tapi dalam masa ini
keluarga juga susah, berhutang juga susah," kata Indrasari.
"Pekerja-pekerja ini juga perlu bantuan sosial atau bantuan langsung tunai, atau
program-program pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, jadi
mereka juga sasaran yang harus dimasukan ke dalam daftar penerima bantuan,"
tambahnya.
Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan pemerintah telah memiliki
beberapa program untuk membantu buruh yang kehilangan pekerjaan atau
masyarakat umum lainnya yang terdampak Covid-19. Selain program Kartu
Prakerja, ada juga program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, tenaga
kerja mandiri, dan program lainnya.
"Memang tujuannya itu tidak dikasih uang gratisan. Misalnya ada kelompok
wirausaha mandiri, dikasih program yang ada manfaat atau benefit yang diterima
langsung oleh si peserta tersebut, bukan seperti orang antre langsung dapat beras,
telur, atau minyak. Jadi tetap melalui kelompok atau program yang bisa
Page 388 of 695.
