Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020

KASUS ABK BERULANG, BP2MI: HARUS ADA REGULASI YANG KUAT

JAKARTA -- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengatakan harus ada regulasi yang kuat untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal perikanan asing. Ia
mengatakan kasus-kasus yang menimpa ABK asal Indonesia di Kapal China terjadi karena
regulasinya tidak kuat.

Ia menambahkan salah satu regulasi yang dibutuhkan adalah Peraturan Presiden (PP) yang
mengatur tentang penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia pada kapal pelaut niaga
dan perikanan. BP2MI mengaku sudah mengusulkan PP tentang Penempatan dan Perlindungan
ABK Pelaut Niaga dan Perikanan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebentar lagi diterbitkan. Tinggal tunggu tanda tangan presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika PP
tersebut terbit dan diterapkan pasti bisa meminimalisir kasus TPPO ABK," katanya kepada
Republika di Gedung Prasadha Jinarakkhita, Jakarta Barat, Selasa (23/6).

Selain itu, BP2MI berjanji tetap mengawasi perusahaan yang menyalurkan ABK ke luar negeri.
"Jangan sampai kasus TPPO ini semakin banyak," kata dia.

Ia juga mengingatkan semua perusahaan agar hati-hati dalam menyalurkan ABK dengan motif
kejahatan. Sebab, ia memastikan, BP2MI akan membuat perusahaan tersebut diproses secara
hukum.

Ia berharap kasus TPPO ABK ini diberantas dengan cara menangkap dan memroses hukum
perusahaan penyalur agar mereka jera. Jika tidak maka akan semakin buruk.

Selain itu, menurutnya, kasus TPPO ABK harus diselesaikan secara bersama-sama oleh
kementerian/lembaga terkait di Indonesia. Sebab, perusahaan penyalur ABK tersebut pasti
bekerja sama dengan perusahaan luar negeri dengan perjanjian yang tidak diketahui oleh ABK.
Ia mengaku selama ini bekerja sama dengan kepolisian untuk melindungi para ABK. "Kami sudah
pasti melindungi ABK tapi harus ada koordinasi juga dari K/L seperti Kemenlu, Polri dan TNI,"
kata dia.

Saat ini, BP2MI mengalami kesulitan untuk menyaring ABK yang tidak terdaftar untuk bekerja
di kapal asing. "Mereka terpengaruh dengan iming-iming perusahaan penyalur dan ikut dengan
temannya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Benny menerangkan kasus yang menimpa ABK asal Indonesia di kapal
Long Xing 629. Ia mengatakan aparat penegak hukum sudah tetapkan tiga tersangka.

Sementara untuk kasus dua ABK WNI Indonesia yang melompat ke laut Selat Malaka dari kapal
Fu Lu Qing Yuan Yu 901, ia menambahkan, kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dua ABK
itu juga sudah berada di tempat yang aman.

Ia menambahkan lima orang temannya yang di kapal tersebut sampai saat ini tidak bisa
dihubungi. "Lima orang temannya yang di kapal tersebut dalam keadaan aman. Kami peroleh
informasi dari dua orang temannya yang loncat itu. Kami masih mencari cara untuk hubungi
mereka. Ya untuk pihak kapalnya ini kan harus bekerja sama dengan kementerian/lembaga
instansi terkait ya," kata dia.

17