Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020

Judul Kasus ABK Berulang, BP2MI: Harus Ada Regulasi yang Kuat
Nama Media republika.co.id

Newstrend Kasus Perbudakan ABK
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qcehws428/kasus-abk-berulang-bp2mi-
harus-ada-regulasi-yang-kuat
Jurnalis Haura Hafizhah

Tanggal 2020-06-24 05:46:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Sebentar lagi diterbitkan. Tinggal tunggu tanda tangan presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika PP
tersebut terbit dan diterapkan pasti bisa meminimalisir kasus TPPO ABK

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Jangan sampai kasus TPPO ini semakin banyak

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Kami sudah pasti melindungi ABK tapi harus ada koordinasi juga dari K/L seperti Kemenlu, Polri
dan TNI

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Mereka terpengaruh dengan iming-iming perusahaan penyalur dan ikut dengan temannya
neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Lima orang
temannya yang di kapal tersebut dalam keadaan aman. Kami peroleh informasi dari dua orang
temannya yang loncat itu. Kami masih mencari cara untuk hubungi mereka. Ya untuk pihak
kapalnya ini kan harus bekerja sama dengan kementerian/lembaga instansi terkait ya

Ringkasan

JAKARTA -- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengatakan harus ada regulasi yang kuat untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal perikanan asing. Ia
mengatakan kasus-kasus yang menimpa ABK asal Indonesia di Kapal China terjadi karena
regulasinya tidak kuat.

16