Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020

Dia meminta pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan memastikan
kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. "Yang pasti kita
kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk
menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR, sehingga
permasalahannya dapat segera diselesaikan," kata Ida.

Tercatat ada 1.353 pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas di
Provinsi dan 116 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ida menegaskan sanksi bagi
perusahaan yang melanggar aturan THR berupa administratif yaitu teguran tertulis
dan pembatasan kegiatan usaha.

Perusahaan yang terlambat membayar THR dikenakan denda 5 persen dari total
THR yang harus dibayar. Denda ini dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan
buruh. Dan denda ini tidak menggugurkan kewajiban pengusaha untuk membayar
THR sesuai ketentuan.

Harus ada terobosan

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menegaskan
posko THR seharusnya aktif bekerja, tidak hanya menunggu pengaduan. Sejak H-30
pengawas ketenagakerjaan harus memantau pembayaran THR untuk buruh. Jika
ditemukan potensi masalah, pengawas harus mengajak serikat buruh atau
perwakilan buruh untuk membahas dan mencari solusinya.

"Karena pengawas tidak aktif, maka kejadian ini terus berulang setiap tahun jelang
hari raya keagamaan. Harus ada terobosan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan
dinas terkait di daerah," saran dia.

Timboel mencatat selama ini pihaknya tak pernah mendapat informasi terkait tindak
lanjut penanganan perkara pembayaran THR oleh pemerintah. Dia khawatir
pelanggaran THR ini tidak tuntas dan ujungnya bermuara ke penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur UU No.2 Tahun 2004.

"Saya meragukan pengawas ketenagakerjaan yang menindaklanjuti laporan pekerja
terkait THR ini, mengingat laporan-laporan soal THR selama ini banyak yang tidak
di-follow up atau bermuara di Pengadilan Hubungan Industrial," ujarnya.

Menurut Timboel, Kementerian Ketenagakerjaan harus membuka tindak lanjut
laporan posko THR kepada publik, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja
pengawas. Selain itu Ombudsman perlu membuka ruang pengaduan bagi buruh
yang laporannya tidak ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas
ketenagakerjaan.

Sebelumnnya, Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudhi mengatakan SE
itu sesuai surat yang dilayangkan Apindo kepada pemerintah yang salah satunya
meminta agar pembayaran THR dilakukan dengan melihat kemampuan perusahaan
terutama dalam situasi pandemi Covid-19.

Page 180 of 197.