Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020

Title SOAL THR TAK DIBAYAR, OMBUDSMAN HARUS BUKA RUANG KEPADA PEKERJA
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 29 Mei 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/638569/soal-thr-tak-dibayar-ombudsm an-harus-
Page/URL
buka-ruang-kepada-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Ombudsman RI diminta agar membuka ruang lebih besar kepada buruh dan pekerja
melalui Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) yang laporannya tidak
ditindaklanjuti (follow up) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan sejumlah
dinas tenaga kerja (disnaker).

"Ombudsman harus berani memaparkan data-data ketidakmampuan Kemnaker dan
disnaker dalam menyelesaikan kasus-kasus THR ini," kata Sekjen Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, Jumat (29/5/2020).

Timboel berharap, Kemnaker terbuka ke publik atas upaya folllow up laporan
tersebut sehingga publik dapat menilai kinerja pengawas ketenagakerjaan.

Menurut Timboel, persoalan pembayaran THR merupakan masalah rutin yang
terjadi setiap tahun dan terus terjadi tanpa pernah ada upaya dari pemerintah utk
melakukan pencegahan sehingga persoalan THR ini dapat berkurang secara
signifikan.

Tahun 2020 ini pun terjadi dengan empat kategori pelanggaran THR dengan 453
pengaduan dari 336 perusahaan. Tentunya persoalan ini akan bisa diatasi bila
pemerintah cq Pengawas Ketenagakerjaan di pusat maupun propinsi mau proaktif
mendatangi perusahaan sebelum H-7 untuk memastikan soal pembayaran THR,
khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang setiap tahun bermasalah dengan
pembayaran THR ini.

"Saya yakin Kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja propinsi sudah memiliki data
perusahaan-perusahaan yang mempunyai masalah dengan pembayaran THR di
tahun-tahun sebelumnya," kata Timboel.

Informasi yang dikumpulkan Beritasatu.com, banyaknya perusahaan tidak
membayar THR dari tahun ke tahun karena lumayan banyak oknum pengawas
ketenagakerjaan baik dari Kemnaker maupun dari banyak dinas tenaga kerja di
daerah justru meminta THR kepada perusahaan-perusahaan terutama perusahaan-
perusahaan yang bandel membayar THR.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan, Brigadir Jenderal Polisi Iswandi, ketika dikonfirmasi mengatakan,
pihaknya ingin mendapat data pasti mengenai nama-nama pengawasan

Page 176 of 197.