Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020

ketenagakerjaan yang suka meminta THR ke perusahaan-perusahaan. "Saya pasti
menindak tegas yang terpenting saya mendapat data yang pasti," kata Iswandi.

Iswandi mengaku, telah dipanggil Menaker Ida Fauziyah agar menindak semua
pengawas yang tidak menjalankan tugas dengan benar.

Menurut Timboel, Posko THR harus proaktif, tidak bisa hanya menunggu di posko
dan menerima laporan paska H-7. Seharusnya Pengawas Ketenagakerjaan sejak H-
30 sudah mulai pro aktif memantau kepastian pembayaran THR. "Bila memang
bermasalah ya harus diajak Serikat (SP) Pekerja dan Serikat Buruh (SB) atau
perwakilan pekerja untuk membahas persoalan ini dan mencari solusinya.

Timboel mengatakan, karena tidak proaktif, ya kejadian seperti tahun lalu terus
terjadi. "Saya berharap ada terobosan kerja dari Kemnaker dan dinas-dinas tenaga
kerja terkait masalah THR ini. Jangan ada proses pembiaran sehingga masyarakat
pekerja kehilangan trust kepada Kemnaker dan disnaker-disnaker," kata dia.

Pernyataan Menaker Ida Fauziyah yang akan mengerahkan seluruh pengawas
pantau THR, menurut Timboel ini kan statemen yang biasa disampaikan oleh
Menaker ke Menaker sehingga terkesan Kemnaker peduli sekali.

"Selama ini saya tidak pernah mendengar dan mendapat data tentang follow up
kasus-kasus pelanggaran THR, apakah tuntas, apakah ada yang dikasih sanksi
pembatasan usaha," kata dia.

Timboel mengatakan, jangan-jangan kasus pelanggaran ini bermuara pada proses
perselisihan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselihan Hubungan Industrial. "Saya meragukan pengawas ketenagakerjaan yang
menindaklanjuti laporan pekerja terkait THR ini, mengingat laporan-laporan soal
THR selama ini banyak yang tidak di-follow up atau bermuara di PHI," kata dia.

Page 177 of 197.