Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020
P. 180

Title          PENGAWAS DIMINTA TINDAK PERUSAHAAN YANG DIDUGA LANGGAR KETENTUAN THR
               Media Name     hukumonline.com
               Pub. Date      29 Mei 2020
                              https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed0a11754f88/pengawas-dimin ta-tindak-
               Page/URL
                              perusahaan-yang-diduga-langgar-ketentuan-thr/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Lebaran Tahun 2020 dirasa berbeda dengan lebaran sebelumnya karena pandemi
               Coronavirus disease (Covid-19) yang melanda Indonesia. Wabah yang menimpa
               sebagian besar negara di dunia ini berdampak hampir ke seluruh sektor seperti
               kesehatan, ekonomi, dan sosial.


               Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah
               dalam rangka menangani Covid-19 mempengaruhi perusahaan karena kegiatan
               operasional yang rutin dilakukan harus dibatasi. Alhasil arus kas perusahaan
               menjadi terkendala, hal ini berdampak terhadap pemenuhan hak normatif buruh
               seperti upah dan THR.

               Jelang Lebaran, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan SE
               No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun
               2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

               Dari 4 poin yang tertuang dalam SE THR, salah satunya menyebut bagi perusahaan
               yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan,
               harus dicari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan buruh.

               Selain itu, SE ini memerintahkan pembentukan posko THR di setiap provinsi. Dari
               data yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan periode 11-25 Mei 2020 ada 453
               pengaduan yang diterima posko THR. Dari jumlah itu, ada 336 perusahaan yang
               diadukan buruh karena dianggap melanggar pembayaran THR.

               Ida Fauziah merinci dari 453 pengaduan itu sebanyak 146 pengaduan karena THR
               belum dibayar; 3 pengaduan terkait THR belum disepakati; 78 pengaduan akibat
               THR terlambat dibayar; dan 226 pengaduan karena THR tidak dibayar.

               "Kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk ditindaklanjuti
               pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,"
               kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (28/5/2020).







                                                      Page 179 of 197.
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185