Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

promosi, mengawal perizinannya, mengawal finan-cial closing, hingga tahap konstruksi. "Bahkan
sampai dengan produksi kita masih kawal," paparnya.
Bahlil menginformasikan, berbagai pembenahan sistem perizinan investasi sudah membuahkan
hasil. Saat ini sudah ada tujuh perusahan yang relokasi dari Tiongkok. Komunikasi dengan 17
perusahaan Tiongkok yang siap melakukan relokasi juga sudah sampai 80%, dan ada sekitar
199 perusahan yang siap masuk Indonesia.

"Semua ini bisa cepat atau lambat, tergantung aturan kita sendiri. Kalau kita tidak me-lakukan
gerakan-gerakan yang revolusinor, kita akan kalah. Jadi saya meyakini prospek investasi ke
depan akan lebih baik dengan satu cara, pintu masuknya adalah Omnibus Law Cipta Keija," kata
Bahlil.

Bahlil melanjutkan, ada beberapa langkah penting yang dilakukan BKPM untuk menggaet
investasi. Pertama, membangun kesepahaman bahwa investasi tidak tidak hanya melulu
investasi asing langsung (FDI). Dalam kondisi pandemi Covid-19, PMDN justru yang akan lebih
didorong.

"Orang selalu mengatakan bahwa investasi yang masuk ke negara kita harus asing. Saya
tekankan, di saat kondisi global tidak menentu, hampir semua lembaga membuat rilis bahwa FDI
menurun. Maka Indonesia juga tidak boleh hanya menggantungkan pada FDI. Yang kita lakukan
sekarang adalah mendorong PMDN. Kita dorong sektor-sektor UMKM, karena bagi saya UMKM
itu juga investor. Sekalipun cuma Rp 10 juta atau Rp 15 juta, ini lebih riil dan akan menciptakan
lapangan kerja," terang Bahlil.

Untuk mengoptimalkan PMDN, lanjut Bahlil, BKPM akan langsung mendatangi setiap perusahaan
yang memiliki potensi untuk melakukan ekspansi usaha. Atau jika investasinya terhambat, BKPM
mendorong untuk melakukan percepatan. "Dalam konteks ini, BKPM betul-betul memfasilitasi
agar mereka bisa bekerja mencapai target perusahan, terutama dalam hal perizinan," tegasnya.

Strategi kedua, menuntaskan investasi yang sebelum dirinya bergabung di BKPM tidak jalan atau
mangkrak senilai total Rp 708 triliun. Bahlil menyebut

tiga penyebab investasi tersebut mangkrak, yaitu arogansi sektoral, aturan yang tumpang tindih,
dan permasalahan lahan. BKPM saat ini telah berhasil mengeksekusi investasi mangkrak tersebut
hingga 58% atau senilai Rp 410 triliun dari total Rp 708 triliun.

Obesitas Regulasi

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, menerangkan, Omnibus Law menjadi harapan
dan ditunggu oleh pengusaha dalam dan luar negeri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
berbagai negara, dan kedutaan asing.

Rosan mengeluhkan kondisi Indonesia yang mengalami obesitas regulasi. Sebagai ilustrasi,
peraturan soal investasi dari pe-merintah pusat ada sekitar 8.800, peraturan menteri ada 14.800,
bahkan peraturan daerah hampir 16 ribu.

"Selain itu, tidak konsistennya kebijakan pemerintah, produktivitas tenaga kerja yang rendah,
biaya logistik yang relatif masih tinggi, serta serta masalah perpajakan menjadikan Indonesia
sebagai negara dengan ekonomi biaya mahal," kata Rosan.

Itulah sebabnya, kata Rosan, UU Omnibus Law Ciptaker menjadi momentum untuk menata
ulang, menyederhanakan, serta menyelaraskan semua kebijakan sehingga tiada lagi ada cerita
keluhan soal tumpang tindih regulasi yang membuat iklim investasi buruk.

87