Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

"Ini masa-masa yang tepat buat membereskan pekerjaan rumah (PR) kita. Omnibus Law ini
memegang peranan penting sekali guna menarik investasi dari luar dan dalam negeri, sehingga
penciptaan lapangan keija meningkat. Ini adalah PR paling utama, terlebih dalam kondisi
pandemi Covid. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, sehingga menciptakan
lapangan pekerjaan menjadi hal utama yang harus kita lakukan," ujar dia.

Rosan menilai pembahasan RUU di DPR berlangsung transparan. Dia berharap RUU tersebut bisa
diselesaikan pada akhir bulan ini. Setelah itu akan dibahas secara paralel 43 peraturan
turunannya. "Dengan demikian, tahun depan kita bisa bergerak cepat dan tidak ketinggalan oleh
negara lain," ujar dia.

Rosan menegaskan, semua pihak diajak untuk membahas RUU yang sering disebut "UU sapu
jagat" itu, termasuk kubu buruh. Dia mengaku telah melakukan pembahasan dengan enam
serikat buruh pada Kamis (30/7) lalu. Dalam pembahasan itu, dua serikat buruh melakukan walk
out (WO) dan empat sisanya tetap melanjutkan diskusi hingga mendapatkan kesepakatan walau
tidak menyeluruh. "Jadi, ini sesuatu hal yang positif, dimediasi oleh pemerintah, Kadin, dan
perwakilan serikat buruh," ucap dia.
Rosan mengakui, Omnibus Law tidak bisa menjawab semua persoalan namun akan menjawab
hal-hal yang memang harus dilakukan pemerintah sejak dulu, yaitu refomasi struktural. Hal ini
menjadi penting karena negara pesaing seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sudah
melakukan reformasi itu sejak 2008.
Saat ini peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Busi-wess/EODB) Indonesia stagnan di
posisi 73 selama dua tahun. "Presiden menginginkan kita berada di peringkat 40, jawabannya
ada di Omnibus Law," kata dia.

Rosana menerangkan, saat ini Indonesia sedang bersaing dengan negara tetangga di Asean
dalam merebut "kue" relokasi industri dari Tiongkok. Negara seperti AS, Eropa, dan Jepang
sudah minta perusahaannya untuk keluar dari Tiongkok. "Jepang bahkan memberikan insentif
sampai Rp 2 triliun agar perusahannya mau cabut dari Tiongkok, supaya global value chain-nya
tidak berpusat di Tiongkok. Ini kan kesempatan. Saya tahu ini sudah disikapi dengan cepat oleh
BKPM sehingga sudah mulai ada yang masuk ke Indonesia," tegas dia.

Jaga Investasi Existing

Lebih lanjut Rosan mengingatkan, pemerintah di satu sisi ingin mengundang investasi asing
masuk ke Indonesia Tetapi di sisi lain juga perlu menjaga investasi yang sudah ada di Indonesia.
Dia mencontohkan keluarnya Chevron dari Indonesia karena pemerintah tidak konsisten dengan
kebijakannya dan produktivitas tenaga keija yang rendah. "Itu yang membuat mereka
memutuskan keluar. Nah ini yang harus kita jaga. Karena mereka adalah marketing tools kita
yang sangat powerful," kata dia.

Senada dengan Rosan, Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming juga meminta UU Ciptaker
cepat selesai. UU itu ditunggu oleh para pengusaha, termasuk pengusaha muda anggota Hipmi.
"Tidak mungkin strategi menarik investasi kalau aturan birokrasi dan regulasi masih tarik menarik
antara daerah dan pusat. Semua perselisihan itu ada jawrabannya di UU tersebut. Presiden
menginginkan semua pengurusan perizinan di satu pintu, di mana dikuatkan oleh UU Omnibus
Law Cipta Keija," ucap dia.

Maming berharap pemerintah juga memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing dan
lokal. Dia mengusulkan agar kepemilikan saham investor asing dalam pembangunan smelter
hanya 49%, sehingga memberi kesempatan bagi pengusaha nasional untuk investasi smelter.

Selain itu, Maming mendesak pemerintah mensinkronkan UU Tata Ruang dan UU Kehutanan
agar tercipta satu peta, satu data, sehingga tidak membingungkan pengusaha, (hg)
88