Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

KEBIJAKAN PEMPROV SULTRA MENGIZINKAN MASUKNYA 500 TKA CHINA MULAI
DISOAL

KENDARI, - Kebijakan Pemprov Sultra yang mengizinkan masuknya 500 TKA China di tengah
Pandemi Covid-19 di Bumi Anoa mulai menuai kecaman dan protes. Kritikan tajam salah satunya
datang dari Wakil Ketua DPRD Sultra , Muhamad Endang.

Ketua DPD Partai Demokrat Sultra ini menyebut Pemprov Sultra tidak memegang komitmennya.
Bahkan melalui rapat koordinasi yang dihadiri para Forkopimda, Gubernur Sultra, Ali Mazi
akhirnya memberikan lampu hijau untuk para TKA.

"Saya kira sebelumnya Gubernur sudah bilang bahwa ratusan TKA China tersebut belum bisa
datang sampai pandemi Covid-19 selesai. Masyarakat juga tahu itu dan saat ini wabah tersebut
masih menyebar. Berarti dia tidak komitmen dengan pernyataannya. Kenapa tiba-tiba
melakukan rapat kordinasi dan memutuskan kedatangan mereka, ada apa?," tegas Muhamad
Endang saat dihubungi Sabtu (13/06/2020).

Ia berharap pemerintah benar-benar peduli dengan kondisi kebatinan masyarakat yang sedang
melindungi diri dari paparan Covid-19. Terkait rencana kedatangan pekerja asing, ia berharap
pemerintah bisa transparan dalam perekrutan 500 TKA tersebut.

"Rekruitmen TKA tersebut harus transparan, apakah benar-benar punya skill lebih atau sama
saja dengan tenaga kerja lokal. Kalau mereka tidak mau transparan, sekalian saja kasih datang
satu kali 500 itu, tidak perlu dibagi beberapa tahap," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Unsultra, Adi Maliano, yang mengikuti rapat koordinasi
mengatakan, Pemprov Sultra tidak mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

"Kemarin mereka bilang satu TKA China itu akan merekrut lima orang tenaga lokal. Positifnya
begitu memang tapi sesuai janji Pak Gubernur dulu, harus selesai dulu ini pandemi. Jangan
sampai justru bertambah lagi, dipikirkan juga dampak terburuknya," kata Adi Maliano.

Ia pun menentang keras kedatangan 500 TKA ke Morosi dan berharap pemerintah focus untuk
pencegahan penyebaran Covid-19.

"Mereka ini harus benar-benar dipastikan dulu, apakah tenaga ahli atau buruh biasa. Sebaiknya
pemerintah fokus dulu urus pencegahan penyebaran Covid-19. Kasian tenaga medis, orang-
orang di Sultra saja susah keluar masuk daerahnya orang, kenapa orang China diizinkan,"
katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya kedatangan 500 TKA asal negeri Tirai Bambu tersebut ditolak oleh
seluruh Fraksi DPRD Sultra saat rapat paripurna Rabu (29/04/2020) lalu. Tidak hanya itu,
keseriusan DPRD Sultra ini dibuktikan dengan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo
tertanggal 30 April 2020.

Mereka menginginkan penundaan tersebut dilakukan sampai pandemi Covid-19 dinyatakan
bersih oleh pemerintah. Selain itu, dilakukan audit terhadap perusahaan penerima TKA dan
transparansi terkait kebutuhan tenaga kerja. (A) Reporter: Herlis Omputo Sangia Editor:
Wulan.

127