Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 131
"Jadi model one to many pelayanan klaim BPJS ketenagakerjaan itu hanya mempercepat proses
pelayanan dari pengajuan klaim JHT yang telah terdaftar, bukan mengakomodasi peserta yang
masih kesulitan akibat tertolak mendaftar klaimnya sebab ada pembatasan kuota pelayanan
klaim online di sektor hulu yang selalu penuh. Pembatasan kuota pendaftaran pelayanan klaim
BPJS Ketenagakerjaan harus dicabut alias non kuota, biarkan sesuai faktanya," kata Hery
Susanto.
Hery Susanto menilai model pelayanan one to many BPJS Ketenagakerjaan masih bersifat pilot
proyek dan tidak berlaku massif di semua cabang/wilayah, khususnya basis pekerja.
Selain itu, pelayanan klaim JHT kolektif oleh pihak perusahaan yang berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan itu sudah salah urus dan bentuk lepas tanggungjawab direksi BPJS
Ketenagakerjaan terhadap pelayanan kepada peserta. Itu tidak sesuai amanah UU SJSN dan UU
BPJS.
Perusahaan sebagai pemberi kerja itu hanya berwenang untuk update pekerjanya guna
didaftarkan sebagai peserta dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Pelayanan klaim itu kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Urusan pengajuan klaim itu hak
pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan otoritas perusahaan. Perusahaan cukup
terbitkan surat parklaring/pengalaman kerja pekerja saja tidak lebih dari itu," pungkasnya..
130
