Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 130
'ONE TO MANY' BPJS DINILAI TIDAK TUNTASKAN PELAYANAN HULU
MONITOR, Jakarta - Pandemi Covid-19 berdampak negatif sektor ketenagakerjaan dengan
meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami jutaan pekerja di Indonesia.
Hal tersebut berdampak pada peningkatan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS
MP BPJS) Hery Susanto menilai ada banyak data yang menyajikan beragam data berbeda terkait
PHK tersebut. Hingga Mei 2020, data Kemnaker menyebutkan ada 3 juta pekerja yang alami
PHK akibat pandemik Covid-19. Sementara itu data Kemenkeu disebutkan 5 juta pekerja, Kadin
6.4 juta pekerja alami PHK. Demikian disampaikannya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu
(14/6) Menyikapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto
mengungkapkan bahwa pada akhir Mei lalu mengatakan ada 1,161 juta kasus klaim JHT.
Namun, awal bulan Juni ini, menurutnya data tersebut berubah lagi menjadi secara nasional
klaim JHT telah mencapai angka 921 ribu kasus. Sementara, sebelumnya Krisna Syarief Direksi
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan ada 790 ribu kasus pengajuan klaim JHT.
Agus Susanto juga mengimbau kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk tetap
sebisa mungkin berada di rumah dan menggunakan kanal online yang telah disediakan, jika
ingin klaim. Karena selain prosesnya lebih mudah dan mengurangi potensi terpapar virus Covid-
19, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas tracking klaim untuk mengetahui perkembangan
proses klaim yang sedang diajukan.
Menurut Hery Susanto, data dan informasi yang disampaikan BPJS ketenagakerjaan
membingungkan publik. "Besarnya kasus PHK sudah pasti berdampak pada peningkatan jumlah
kasus klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, mengapa jumlah kasus klaim JHT justeru tidak
berbanding lurus terhadap kasus PHK," tanya Hery Susanto.
Hery Susanto menilai bahwa sistem pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan masih
menerapkan pembatasan kuota pelayanan klaim yang minim dan tidak sebanding dengan
jumlah fakta pekerja korban PHK di lapangan.
"Kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan masih membatasi jumlah peserta yang
sebenarnya. Jadi pembatasan kuota pelayanan klaim itu subtansi persoalannya di bagian hulu,
bukan pada penanganan kecepatan pelayanan via model one to many yang saat ini sedang
diujicoba BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh
peserta melalui protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK), yang terdiri dari kanal
online, offline dan kolektif.
LAPAK ASIK offline ini tetap tidak mempertemukan petugas BPJS Ketenagakerjaan dan peserta
secara langsung. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan menyediakan bilik- bilik yang dilengkapi
layar monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan
komunikasi dan verifikasi data.
Melalui metode ini, setiap petugas Customer Service Officer (CSO) melayani 4-6 orang sekaligus
dalam waktu bersamaan, sehingga metode pelayanan ini disebut "One to Many".
Hery Susanto mengatakan model one to many tersebut mempunyai pengertian relasi antara
satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa peserta klaim BPJS Ketenagakerjaan. Satu
karyawan BPJS Ketenagakerjaan melayani lebih dari satu peserta klaim BPJS secara offline.
129
