Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 129

Judul               One To Many BPJS Dinilai Tidak Tuntaskan Pelayanan Hulu
                 Nama Media          monitor.co.id

                 Newstrend           Program Lapak Asik BPJamsostek
                 Halaman/URL         https://monitor.co.id/2020/06/14/one-to-many-bpjs-dinilai-tidak-
                                     tuntaskan-pelayanan-hulu/
                 Jurnalis            redaksi
                 Tanggal             2020-06-14 01:46:00
                 Ukuran              0

                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 10.000.000
                 News Value          Rp 30.000.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            negative



              Narasumber
              negative - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
              Jaminan Sosial) Besarnya kasus PHK sudah pasti berdampak pada peningkatan jumlah kasus
              klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, mengapa jumlah kasus klaim JHT justeru tidak berbanding
              lurus terhadap kasus PHK
              negative - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
              Jaminan Sosial) Kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan masih membatasi jumlah
              peserta yang sebenarnya. Jadi pembatasan kuota pelayanan klaim itu subtansi persoalannya di
              bagian hulu, bukan pada penanganan kecepatan pelayanan via model one to many yang saat
              ini sedang diujicoba BPJS Ketenagakerjaan

              neutral - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
              Jaminan  Sosial)  Jadi  model  one  to  many  pelayanan  klaim  BPJS  ketenagakerjaan  itu  hanya
              mempercepat  proses  pelayanan  dari  pengajuan  klaim  JHT  yang  telah  terdaftar,  bukan
              mengakomodasi peserta yang masih kesulitan akibat tertolak mendaftar klaimnya sebab ada
              pembatasan kuota pelayanan klaim online di sektor hulu yang selalu penuh. Pembatasan kuota
              pendaftaran  pelayanan  klaim  BPJS  Ketenagakerjaan  harus  dicabut  alias  non  kuota,  biarkan
              sesuai faktanya

              neutral - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
              Jaminan  Sosial)  Pelayanan  klaim  itu  kewenangan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Urusan  pengajuan
              klaim  itu  hak  pekerja  sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan,  bukan  otoritas  perusahaan.
              Perusahaan cukup terbitkan surat parklaring/pengalaman kerja pekerja saja tidak lebih dari itu



              Ringkasan
              Pandemi Covid-19 berdampak negatif sektor ketenagakerjaan dengan meluasnya pemutusan
              hubungan kerja (PHK) yang dialami jutaan pekerja di Indonesia.





                                                           128
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134