Page 310 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 310
Judul Anies Minta Kemenaker Tinjau Ulang Formula UMP 2022
Nama Media radarnonstop.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://radarnonstop.co/read/31873/Anies-Minta-Kemenaker-Tinjau-
Ulang-Formula-UMP-2022
Jurnalis SN/HW
Tanggal 2021-11-29 15:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada
Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan
UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di
lapangan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sementara belum ada formula penetapan UMP
yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP
2022 dan pembahasan kembali dengan semua 'stakeholder' untuk menyempurnakan dan
merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihakya meminta formula penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2022 ditinjau ulang. Permintaan tersebut disampaikan Anies kepada
Menteri Ketanagakerjaan Ida Fauziah melalui surat resmi yang dilayangkan pada tanggal 22
November 2021 lalu.
ANIES MINTA KEMENAKER TINJAU ULANG FORMULA UMP 2022
RN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihakya meminta formula penetapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 ditinjau ulang. Permintaan tersebut disampaikan Anies
kepada Menteri Ketanagakerjaan Ida Fauziah melalui surat resmi yang dilayangkan pada tanggal
22 November 2021 lalu.
"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
309
