Page 313 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Gubernur Anies mengatakan, peluang revisi dibuka karena ia menilai penetapan upah minimum
dengan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Pasalnya kenaikan upah
minimum hanya sebesar 0,85 persen.

Angka tersebut, kata Gubernur Anies, jauh lebih kecil dibandingkan inflasi di Jakarta yang
mencapai 1,14 persen. Selain itu, ia menilai ketidakadilan akibat penerapan formula UMP dalam
beleid tersebut juga bisa merugikan pekerja di sektor industri yang justru mengalami
pertumbuhan di tengah pandemi.

Sektor yang dimaksud di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan
komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Gubernur Anies menjelaskan, kenaikan upah minimum tahun ini sangatlah jauh berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya. "Sebagai informasi, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata
kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6 persen," ujarnya.
Secara terperinci kenaikan upah minimum pada 2016 mencapai 14,8 persen. Sedangkan pada
2017 sebesar 8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 sebesar 8,5
persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen. Sementara tahun ini, bahkan angkanya tidak sampai satu
persen.
Dengan demikian, ia mengusulkan dan berharap Menaker Ida Fauziyah dapat meninjau kembali
formula penetapan upah minimum yang didasarkan pada batas atas dan batas bawah.

Sebelumnya, Gubernur Anies telah menetapkan upah minimum di Jakarta dalam Keputusan
Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Dalam aturan
itu, Anies menetapkan UMP di DKI Jakarta pada 2022 naik 0,85 persen atau Rp38 ribu dibanding
tahun ini.

312