Page 316 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 316
Judul Anies Baswedan Klaim Terpaksa Terbitkan Kepgub soal UMP 2022
Nama Media kurio.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kurio.id/app/articles/61a485eac17d06c641f2a6bc
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-29 15:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur
ini, karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap melanggar
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Minggu lalu kami mengirimkan surat kepada
Menteri Tenaga Kerja, kami melihat PP36 yang formulanya diberikan untuk seluruh indonesia,
bila diterapkan di Jakarta maka buruh hanya akan mengalami kenaikan Rp 38ribu. Kami melihat
angka ini angka yang sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah
Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935.536 (empat juta empat
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh enam rupiah)
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan
memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut
Ringkasan
ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pihaknya menerbitkan Keputusan Gubernur
Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022. Adapun UMP DKI Jakarta
2022 sebesar Rp 4.453.935,536. Dia menuturkan, Kepgub itu harus dikeluarkan sebelum tanggal
20 November setiap tahunnya. Apabila tidak, maka Pemprov DKI Jakarta akan dianggap
melanggar aturan Kemenaker.
ANIES BASWEDAN KLAIM TERPAKSA TERBITKAN KEPGUB SOAL UMP 2022
Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pihaknya menerbitkan
Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022.
Adapun UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935,536.
Dia menuturkan, Kepgub itu harus dikeluarkan sebelum tanggal 20 November setiap tahunnya.
Apabila tidak, maka Pemprov DKI Jakarta akan dianggap melanggar aturan Kemenaker.
315
