Page 318 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 318
Judul Surati Menaker Soal UMP, Anies: Tidak Adil untuk Buruh
Nama Media rmoldkijakarta.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rmoldkijakarta.id/surati-menaker-soal-ump-anies-tidak-
adil-untuk-buruh
Jurnalis Ahmad Alfian
Tanggal 2021-11-29 15:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kita sudah bersurat kepada Kementerian
Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami minta teman-teman bantu untuk
membuat ini tuntas, dan semoga nanti kita akan dapat hasil optimal
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Jadi nanti teman teman semua, agar
kesepakatan segera terbuat, dan terwujud dan nantinya di Jakarta bisa rasakan keadilan
Ringkasan
Ratusan buruh dari berbagai elemen kembali menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Senin (29/11). Massa buruh mendesak Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan
(SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
SURATI MENAKER SOAL UMP, ANIES: TIDAK ADIL UNTUK BURUH
Ratusan buruh dari berbagai elemen kembali menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Senin (29/11). Massa buruh mendesak Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan
(SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Tuntutan tersebut merespons terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Atas keputusan MK ini, para buruh
meminta kepada Anies Baswedan mencabut SK UMP 2022.
317
