Page 317 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

"Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap
melanggar," kata Anies saat menemui demo buruh di Balai Kota DKI, Senin (29/11/2021).
Sementara di sisi lain, di depan demonstran buruh yang berada di depan kantornya, dia telah
menyurati Kemenaker agar formula kenaikan UMP Jakarta bisa berbeda.

"Minggu lalu kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja, kami melihat PP36 yang
formulanya diberikan untuk seluruh indonesia, bila diterapkan di Jakarta maka buruh hanya akan
mengalami kenaikan Rp 38ribu. Kami melihat angka ini angka yang sangat kecil dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya," kata Anies.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935.536.

Menurut dia, penetapan UMP tahun ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Adapun ketentuan tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
serta rumusan yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)
tahun.

"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar
Rp 4.453.935.536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima
ratus tiga puluh enam rupiah)," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/11/2021).

Anies mewajibkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.
"Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha
yang tidak melakukan kewajiban tersebut," ujar Anies.

316